Pemerintah Akui Sulit Mendapatkan Alat Rapid Test dan APD

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Doni Monardo mengakui sulitnya mendapatkan alat rapid test corona.

Sebab, kata Doni, semakin banyak negara yang berebut untuk mendapatkan alat tersebut seiring dengan semakin banyaknya negara yang terdampak. 

"Memang kita sadari tdak mudah ternayata untuk mendapatkan alat peralatan yang berhubungan dengan rapid test," kata Doni setelah rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (6/4/2020).

Baca juga: UPDATE: 24.015 Warga Jakarta Jalani Rapid Test Covid-19, Sebanyak 589 Orang Positif

Untuk itu, kata Doni, Presiden Joko Widodo meminta agar penggunaan rapid test diprioritaskan bagi orang-orang yang berisiko tinggi, misalnya dokter dan tenaga medis, serta masyarakat yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

"Karena dengan semakin banyaknya negara terdampak, bahkan negara besar sekalipun, semua negara berebutan untuk mendapatkan alat-alat yang berhubungan dengan penanganan Covid-19," kata dia.

Selain rapid test, Doni mengakui kesulitan mendapatkan alat pelindung diri atau APD yang diperlukan dokter untuk menangani pasien Covid-19.

"APD ini menjadi masalah global. Baru-baru ini, bahkan ada negara yang mengambil alih pemberangkatan APD dari satu tempat ke tempat lain," ujar dia. 

Doni tidak menyebut negara yang dimaksud. Kendati demikian, ia menyebut pemerintah sudah mencari solusi untuk permasalahan keterbatasan APD ini.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas Covid-19: RI Akan Produksi APD Berbahan Baku Lokal

Ke depan, pemerintah akan memproduksi APD dengan bahan baku lokal yang sudah bersertifikat WHO.

Sebelumnya, Indonesia bergantung pada bahan baku impor. Doni menyebut, pemerintah sejauh ini memiliki 570.000 APD dan sudah didistribusikan ke daerah sebanyak 390.000. 

"Siang ini, 105.000 APD juga tiba. Semua diprioritaskan untuk daerah-daerah terdampak," ujar Doni.