Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/04/2020, 19:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, Jawa Barat telah menganggarkan sebesar Rp 16 triliun untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Jumlah tersebut terdiri dari Rp 3,2 triliun anggaran tunai dan pangan yang akan dibagikan kepada masyarakat terdampak, serta Rp 13 triliun untuk proyek-proyek padat karya.

"Total anggaran dari Jawa Barat untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini Rp 16 triliun," ujar Ridwan dalam laporannya kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui video conference, Jumat (3/4/2020).

"Terdiri dari Rp 3,2 triliun anggaran tunai dan pangan yang akan dibagikan secepatnya minggu depan jika lancar dan Rp 13 triliun untuk proyek-proyek padat karya," kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Baca juga: Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Adapun jumlah sebesar Rp 3,2 triliun tersebut merupakan tanggungan Pemprov Jawa Barat yang meng-cover warga menengah ke bawah di zona 25-40 persen.

Sisanya, sebanyak 25 persen ke bawah di-cover oleh pemerintah pusat melalui kartu sembako dan kartu program keluarga harapan (PKH).

Ia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan Rp 500.000 yang akan dibagikan minggu depan jika lancar.

Jumlah tersebut akan dibagikan berupa 1/3 uang tunai atau sebesar Rp 150.000 dan 2/3 sembako senilai Rp 350.000.

"Sembako beli dari pasar-pasar supaya pedagang tetap hidup, kalau tidak tercukupi beli dari Bulog. Dikirimnya oleh PT POS, dia punya aplikasi logistik tapi pasukannya dari ojek online," kata Emil.

Baca juga: Mensos Dorong Kepala Daerah Ikut Beri Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19

Sementara untuk proyek padat karya sebesar Rp 13 triliun akan digunakan apabila pandemi Covid-19 ini sudah turun yang diprediksi ilmiah pada akhir Juni.

"Jadi kalau setelah pandemi turun yang Insya Allah katanya akhir Juni, maka setelah itu banyak pengangguran. Pengangguran-pengangguran akan dipekerjakan di program padat karya, senilai Rp 13 triliun," kata Ridwan Kamil.

Seluruh nilai dan peruntukan anggaran tersebut, kata dia, sudah disepakati dengan DPRD.

Pemprov Jabar juga menghentikan berbagai macam proyek, perjalanan dinas, hingga memotong gaji gubernur serta tunjangan ASN.

Saat ini, proses pendataan bagi calon penerima bantuan sosial tersebut masih berlangsung.

Baca juga: Pemakaman Pasien Corona Ditolak Warga, Ini Solusi Ridwan Kamil

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com