Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Kompas.com - 29/03/2020, 22:31 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) soal karantina wilayah pada Selasa (31/3/2020).

“Soal karantina wilayah, substansinya dan teknisnya akan dibahas pada Selasa,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD seperti dikutip dari tayangan KompasTV, Minggu (29/3/2020).

Mahfud memberikan sedikit gambaran terkait penerapan karantina wilayah.

Baca juga: Kota Bogor Siap Berlakukan Karantina Wilayah jika Jakarta Lockdown

Mahfud menuturkan, pada penerapan karantina wilayah, masyarakat dapat melakukan aktivitas secara terbatas.

Menurut Mahfud, saat karantina wilayah, toko obat, pasar tradisional, serta supermarket tetap dapat beroperasi dengan penjagaan ketat.

Ia mengatakan, pemerintah mengadopsi pada penerapan lockdown yang diberlakukan di Belanda.

“Yang kita inginkan seperti di Netherland itu sekarang, kan lockdown namanya di sana, kita karantina wilayah namanya, jadi orang masih boleh berjalan, bahkan tadi cucu saya di sana masih jalan-jalan ke taman, tapi dijaga, enggak boleh jarak sekian,” ucap Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, penerapan karantina wilayah tersebut akan diajukan pemerintah daerah.

Menurutnya, PP yang dirancang akan diterapkan bagi daerah yang ingin melakukan karantina wilayah.

Baca juga: Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

“Daerah masing-masing menentukan pilihan apa yang akan dibatasi, jenis-jenis apa, apakah harus belajar dari rumah, bekerja di rumah, apa dan sebagainya, itu nanti yang menentukan daerah masing-masing,” tuturnya.

“Oleh karena itu, disebut karantina wilayah bukan karantina nasional, tergantung kebutuhan, kan tidak semua wilayah atau kabupaten ingin melakukan karantina, ada yang tidak ingin itu, bagi yang ingin, ini aturannya,” sambung dia.

Hingga Minggu, pemerintah sudah menerima permintaan karantina wilayah dari Pemprov DKI Jakarta. Surat tertanggal 28 Maret 2020 itu, kata Mahfud, sudah diterima Presiden Joko Widodo. 

“Baru sampai hari ini, sudah minta kepada presiden untuk memberlakukan karantina wilayah DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar rakyat,” ujar Mahfud.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Komisi III Gelar RDP di Gedung Merah Putih KPK

Ini Alasan Komisi III Gelar RDP di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
KSP Sebut 4 Bidang Ini Harus Dipastikan Berpihak pada Difabel Saat New Normal

KSP Sebut 4 Bidang Ini Harus Dipastikan Berpihak pada Difabel Saat New Normal

Nasional
Pembangunan Tol Cisamdawu Terhambat, Jokowi Singgung Hal Ini...

Pembangunan Tol Cisamdawu Terhambat, Jokowi Singgung Hal Ini...

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Kemungkinan Baru Dibuka Lagi pada 2021

Menpan RB: Seleksi CPNS Kemungkinan Baru Dibuka Lagi pada 2021

Nasional
UPDATE: Tambah 55, RSD Wisma Atlet Tangani 754 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 55, RSD Wisma Atlet Tangani 754 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Penjelasan Dukcapil soal Dugaan Pemalsuan e-KTP Djoko Tjandra

Penjelasan Dukcapil soal Dugaan Pemalsuan e-KTP Djoko Tjandra

Nasional
Menag: Ada 1.030 Pengajuan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji, 955 Sudah Direalisasikan

Menag: Ada 1.030 Pengajuan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji, 955 Sudah Direalisasikan

Nasional
KSP Akui Banyak Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

KSP Akui Banyak Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

Nasional
ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A

ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A

Nasional
UPDATE 7 Juli: Tambah Satu Orang, RS Pulau Galang Rawat 17 Pasien Covid-19

UPDATE 7 Juli: Tambah Satu Orang, RS Pulau Galang Rawat 17 Pasien Covid-19

Nasional
Menpan RB: Tak Ada Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun Ini, Kecuali STIN

Menpan RB: Tak Ada Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun Ini, Kecuali STIN

Nasional
Jokowi Minta Menteri Cari Terobosan Biayai Tol Trans Sumatera

Jokowi Minta Menteri Cari Terobosan Biayai Tol Trans Sumatera

Nasional
Komisi III DPR Akan Gelar RDP dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih KPK

Komisi III DPR Akan Gelar RDP dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat dengan Menag, Evaluasi Keputusan Pembatalan Haji 2020

DPR Gelar Rapat dengan Menag, Evaluasi Keputusan Pembatalan Haji 2020

Nasional
Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X