MAKI Serahkan Salinan Kuitansi Pembelian Apartemen yang Diduga Milik Nurhadi ke KPK

Kompas.com - 27/03/2020, 10:36 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/8/2019) kemarin. BOYAMINKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/8/2019) kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia ( MAKI) menyerahkan salinan 3 kuitansi pembelian apartemen yang diduga dimiliki oleh keluarga eks Sekretaris Mahakamah Agung (MA) Nurhadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya mengirimkan kuitansi itu agar KPK memperoleh informasi soal aset-aset Nurhadi sehingga KPK juga dapat mengetahui keberadaan Nurhadi.

"Semestinya KPK menyelidiki dokumen kwitansi tersebut untuk memperoleh gambaran lokasi aset-aset Nurhadi dan keluarganya sehingga dapat mencari jejak jejak keberadaan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono," kata Boyamin dalam rilis pers, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Periksa Pengacara Nurhadi, KPK Dalami Surat Kuasa dan soal Pertemuan

Dalam tiga salinan kuitansi yang diserahkan Boyamin itu tertulis bahwa Tin Zuraida, istri Nurhadi, membayar uang ratusan juta ke PT Sumbercipta Griyautama, masing-masing sebesar Rp 250.000.000, Rp 112.500.000, 114.584.000.

Dalam kuitansi itu tampak pula logo komplek apartemen District 8. Berdasarkan penelusuran Kompas.com, PT Sumbercipta Griyautama merupakan perusahaan yang membangun komplek apartemen tersebut.

"KPK setidaknya bisa memanggil manajemen PT SCGU untuk mendapat keterangan lokasi persisnya ketiga unit apartemen sekaligus untuk mendapatkan status apartemen tersebut apakah sudah lunas, sudah ada sertifikatnya, atau sudah dijual kepada pihak lain yang diduga untuk menghilangkan jejak," kata Boyamin.

Baca juga: Kasus Nurhadi, KPK Panggil 2 Pengacara Sebagai Saksi

Boyamin pun berharap KPK dapat menerapkan pasal pencucian uang terhadap Nurhadi mengingat besarnya nominal pembayaran apartemen tersebut.

"Nilai transaksi cicilan satu bulan saja adalah sangat besar yaitu ratusan juta dan sistem pembayaran tunai sehingga diduga bukan dari pengasilan resmi keluarga PNS," ujar Boyamin.

Diberitakan, KPK menetapkan Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Baca juga: KPK Tetap Buru Harun Masiku dan Nurhadi di Tengah Pandemi Corona

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Nasional
Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X