MAKI Serahkan Salinan Kuitansi Pembelian Apartemen yang Diduga Milik Nurhadi ke KPK

Kompas.com - 27/03/2020, 10:36 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/8/2019) kemarin. BOYAMINKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/8/2019) kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan salinan 3 kuitansi pembelian apartemen yang diduga dimiliki oleh keluarga eks Sekretaris Mahakamah Agung (MA) Nurhadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya mengirimkan kuitansi itu agar KPK memperoleh informasi soal aset-aset Nurhadi sehingga KPK juga dapat mengetahui keberadaan Nurhadi.

"Semestinya KPK menyelidiki dokumen kwitansi tersebut untuk memperoleh gambaran lokasi aset-aset Nurhadi dan keluarganya sehingga dapat mencari jejak jejak keberadaan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono," kata Boyamin dalam rilis pers, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Periksa Pengacara Nurhadi, KPK Dalami Surat Kuasa dan soal Pertemuan

Dalam tiga salinan kuitansi yang diserahkan Boyamin itu tertulis bahwa Tin Zuraida, istri Nurhadi, membayar uang ratusan juta ke PT Sumbercipta Griyautama, masing-masing sebesar Rp 250.000.000, Rp 112.500.000, 114.584.000.

Dalam kuitansi itu tampak pula logo komplek apartemen District 8. Berdasarkan penelusuran Kompas.com, PT Sumbercipta Griyautama merupakan perusahaan yang membangun komplek apartemen tersebut.

"KPK setidaknya bisa memanggil manajemen PT SCGU untuk mendapat keterangan lokasi persisnya ketiga unit apartemen sekaligus untuk mendapatkan status apartemen tersebut apakah sudah lunas, sudah ada sertifikatnya, atau sudah dijual kepada pihak lain yang diduga untuk menghilangkan jejak," kata Boyamin.

Baca juga: Kasus Nurhadi, KPK Panggil 2 Pengacara Sebagai Saksi

Boyamin pun berharap KPK dapat menerapkan pasal pencucian uang terhadap Nurhadi mengingat besarnya nominal pembayaran apartemen tersebut.

"Nilai transaksi cicilan satu bulan saja adalah sangat besar yaitu ratusan juta dan sistem pembayaran tunai sehingga diduga bukan dari pengasilan resmi keluarga PNS," ujar Boyamin.

Diberitakan, KPK menetapkan Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Baca juga: KPK Tetap Buru Harun Masiku dan Nurhadi di Tengah Pandemi Corona

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Lansia, Penderita Komorbid, dan Warga yang Batuk-Pilek Tetap Disarankan Pakai Masker

Jokowi: Lansia, Penderita Komorbid, dan Warga yang Batuk-Pilek Tetap Disarankan Pakai Masker

Nasional
Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

Nasional
Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

Nasional
RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

Nasional
Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

Nasional
Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

Nasional
Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

Nasional
Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

Nasional
Busyro Muqoddas Siap Jamin Pembebasan 40 Petani yang Ditangkap Polisi di Bengkulu

Busyro Muqoddas Siap Jamin Pembebasan 40 Petani yang Ditangkap Polisi di Bengkulu

Nasional
Dubes RI Sebut UAS Tak Ajukan Permohonan Bantuan ke KBRI untuk Masuk Singapura

Dubes RI Sebut UAS Tak Ajukan Permohonan Bantuan ke KBRI untuk Masuk Singapura

Nasional
Pasca-pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Pasca-pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Nasional
Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Nasional
PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.