Upaya Pemerintah Lawan Pelemahan Ekonomi: Berikan BLT hingga Kucurkan Rp 158,2 triliun

Kompas.com - 27/03/2020, 06:26 WIB
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi shutterstockIlustrasi pertumbuhan ekonomi
|
Editor Krisiandi

"Pasokan ini melibatkan sekian banyak sektor dunia usaha. Karena itu kami secara rutin membahas dengan berbagai asosiasi usaha termasuk yang utamanya yang di sektor retail," ucapnya.

Terkait penjagaan pangan pada aspek distribusi, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta asosiasi usaha.

Sedangkan untuk penjagaan dari segi stabilitas harga, pemerintah melakukan beberapa kebijakan cepat.

"Di beberapa supermarket dan beberapa yang di masyarakat ada harga yang melonjak cukup tinggi misalkan gula pasir," ujar Susiwijono.

Baca juga: Hadapi Wabah Corona, Pemerintah Komitmen Jaga Ketersediaan Bahan Pokok

"Nah kami di rakortas pangan langsung memutuskan sambil menunggu realisasi impor kita datangkan gula pasir yang dari Lampung 33.000 ton dari Dumai 20.000 ton ini yang kita harapkan bisa menjaga stabilisasi harga," ucap dia.

Pemerintah, lanjut Susi juga menjamin ketersediaan bahan pangan pokok di tengah wabah Covid-19 tetap aman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi untuk pasokan bahan pangan ini, arahan bapak presiden kita diminta menjaga ketersediaan bahan pangan pokok," ujarnya.

"Kami menjamin stok aman, pasokan lancar, harga stabil dan terjangkau oleh masyarakat," sambungnya.

Kucurkan dana Rp 158,2 triliun

Selain itu, kata Susi, pemerintah sudah mengucurkan dana Rp 158,2 triliun untuk penanganan wabah Covid-19.

"Nah, kalau kita hitung, dana yang sudah dialokasikan pemerintah sampai dengan stimulus kedua tanggal 13 Maret yang lalu, pemerintah sudah mengalokasikan dana kira-kira Rp 158,2 triliun," kata Susi.

Angka itu berasal dari stimulus ekonomi tahap satu sebesar Rp 10,3 triliun, kemudian stimulus kedua Rp 22,9 triliun, pelebaran anggaran sebesar 0,8 persen dari yang sebelumnya di APBN tahun 2020.

Baca juga: Pemerintah Keluarkan Rp 158,2 Triliun untuk Tangani Wabah Covid-19

Dua kali stimulus ekonomi yaitu pada 25 Februari 2020 dan pada 13 Maret 2020.

"Stimulus kedua ini ada delapan kebijakan yang empat terkait dengan sektor fiskal perpajakan, yang empat yang lain terkait non fiskal mengenai percepatan lalu lintas barang impor ekspor dan logistik barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 ini," ucap Susi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X