Upaya Pemerintah Lawan Pelemahan Ekonomi: Berikan BLT hingga Kucurkan Rp 158,2 triliun

Kompas.com - 27/03/2020, 06:26 WIB
Seorang warga membawa bahan pokok berupa minyak, beras dan gula saat operasi pasar stok pangan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (19/3/2020). Perum Bulog bekerja sama dengan Sugar Group Companies menggelar kegiatan operasi pasar pangan dalam rangka menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, serta menjaga stabilitas harga ditengah kekhawatiran masyarakat akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Operasi pasar stok pangan akan berlangsung selama seminggu di beberapa pasar untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSeorang warga membawa bahan pokok berupa minyak, beras dan gula saat operasi pasar stok pangan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (19/3/2020). Perum Bulog bekerja sama dengan Sugar Group Companies menggelar kegiatan operasi pasar pangan dalam rangka menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, serta menjaga stabilitas harga ditengah kekhawatiran masyarakat akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Operasi pasar stok pangan akan berlangsung selama seminggu di beberapa pasar untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten.
|
Editor Krisiandi

Menurutnya, obligasi pemerintah yang bakal diberi nama Recovery Bond tersebut nantinya bakal dibeli Bank Indonesia (BI) atau pihak swasta yang mampu. 

Baca juga: 9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak

Dana yang terkumpul dari surat utang dalam rupiah itu akan dipegang oleh pemerintah dan disalurkan ke dunia usaha melalui kredit khusus yang dibuat semurah mungkin.

"Untuk mengurangi PHK, kita ingin menjaga perusahaan, dunia usaha yang membutuhkan cashflow, likuiditas keuangan. Karena itu pemerintah menjajagi akan mengeluarkan bond baru, menyiapkan, namanya kira-kira Recovery Bond, surat utang pemerintah dalam rupiah," ujarnya.

Namun demikian, untuk pengusaha bisa mendapatkan kredit khusus dari pembiayaan yang diperoleh pemerintah melalui Recovery Bond harus memenuhi beberapa persyaratan khusus.

Pertama, pengusaha yang bersangkutan tidak boleh melakukan PHK. kedua, boleh melakukan PHK namun harus mempertahankan 90 persen karyawan dengan gaji tetap tidak boleh berubah dari nominal sebelumnya.

Baca juga: Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Utang Untuk Biayai Dunia Usaha

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dana itu nanti akan dipegang oleh pemerintah dan disalurkan ke dunia usaha melalui kredit khusus dan dibikin seringan mungkin sehingga pengusaha mendapatkan kredit khusus dan membangkitkan kembali usahanya," ujar Susi.

Untuk bisa menerbitkan surat utang tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bakal menerbitkan peraturan perundang-undangan (Perppu) khusus.

Sebab, Susi menjelaskan, saat ini ada keterbatasan pembelian surat utang oleh BI. Otoritas moneter tersebut hanya bisa membeli surat utang dari pasar sekunder.

"Pemerintah akan mengeluarkan Perppu insyaAllah hari Jumat besok teman-teman dari Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan Perppu yang jadi dasar recovery bond," tutur dia.

Jaga ketersediaan bahan pokok

Susi melanjutkan, pemerintah juga berkomitmen menjaga 11 komoditas ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat Indonesia saat wabah Covid-19.

Penjagaan ketersediaan pangan tersebut dilakukan melalui empat aspek yakni ketersediaan atau stok, pasokan, distribusi, dan stabilitas harga.

Dari sisi ketersediaan, pemerintah rutin melakukan rapat beberapa kali dalam seminggu untuk memantau stok kebutuhan masyarakat.

"Kita setiap hari melakukan monitoring di tim teknis di tingkat eselon 1 di mana kita mengecek mulai dari stok per hari ini kemudian bagaimana beberapa komoditi yang harus kita impor dan realisasi impornya," kata Susiwijono.

Kemudian, untuk menjaga pasokan, pemerintah melakukan koordinasi usaha sehingga pasokan bisa terus terjaga.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X