Upaya Pemerintah Lawan Pelemahan Ekonomi: Berikan BLT hingga Kucurkan Rp 158,2 triliun

Tak sedikit pihak yang ragu pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai target 5 persen jika wabah Covid-19 tak kunjung mereda.

Oleh karena itu, berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk menjaga perekonomian nasional. Mulai dari menjaga daya beli hingga menjaga ketersediaan pangan.

Berikut beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga perekonomian Indonesia di tengah wabah Covid-19. 

Bantuan langsung tunai (BLT)

Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesemenko) Perekonomian, Susiwijono mengatakan, pemerintah berencana memberikan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

BLT rencananya tidak hanya diberikan pada masyarakat miskin tetapi juga untuk masyarakat yang merasakan dampak Covid-19.

"Daya beli melalui BLT untuk kelompok komunitas terdampak. Seperti kita ketahui wabah Covid-19 ini yang paling terdampak adalah masyarakat perkotaan. Kita lihat DKI Jakarta dan sekitarnya yang paling terdampak," kata Susi saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

"Karena itu kami menyiapkan bentuk bantuan sosial melalui BLT untuk meningkatkan daya beli kelompok terdampak," lanjutnya.

Susi menjelaskan, BLT tersebut akan diberikan pada pekerja sektor informal, antara lain pengusaha warung, pedagang kecil serta pengemudi transportasi online.

Pemerintah, lanjut Susi, sudah mulai meminta data calon penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, asosiasi perdagangan hingga pihak Gojek dan Grab.

"Kami sudah diskusi dan minta data dari Gojek, minta data dari Grab dan juga sebenarnya beberapa yang terkait dengan transportasi online lain," ungkapnya.

Ia menambahkan, para pekerja harian di pusat perbelanjaan juga akan mendapat bantuan.

"Kita akan data para pekerja informal harian untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dalam rangka meningkatkan daya beli. Jadi itu yang pertama program stimulus lanjutan dalam konteks peningkatan daya beli," ucap Susi.

Terbitkan surat utang untuk biayai dunia usaha

Susi juga menuturkan, pemerintah bakal menerbitkan obligasi baru sebagai salah satu langkah untuk menginjeksi likuditas dan aliran modal ke dunia usaha.

Menurutnya, obligasi pemerintah yang bakal diberi nama Recovery Bond tersebut nantinya bakal dibeli Bank Indonesia (BI) atau pihak swasta yang mampu. 

Dana yang terkumpul dari surat utang dalam rupiah itu akan dipegang oleh pemerintah dan disalurkan ke dunia usaha melalui kredit khusus yang dibuat semurah mungkin.

"Untuk mengurangi PHK, kita ingin menjaga perusahaan, dunia usaha yang membutuhkan cashflow, likuiditas keuangan. Karena itu pemerintah menjajagi akan mengeluarkan bond baru, menyiapkan, namanya kira-kira Recovery Bond, surat utang pemerintah dalam rupiah," ujarnya.

Namun demikian, untuk pengusaha bisa mendapatkan kredit khusus dari pembiayaan yang diperoleh pemerintah melalui Recovery Bond harus memenuhi beberapa persyaratan khusus.

Pertama, pengusaha yang bersangkutan tidak boleh melakukan PHK. kedua, boleh melakukan PHK namun harus mempertahankan 90 persen karyawan dengan gaji tetap tidak boleh berubah dari nominal sebelumnya.

"Dana itu nanti akan dipegang oleh pemerintah dan disalurkan ke dunia usaha melalui kredit khusus dan dibikin seringan mungkin sehingga pengusaha mendapatkan kredit khusus dan membangkitkan kembali usahanya," ujar Susi.

Untuk bisa menerbitkan surat utang tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bakal menerbitkan peraturan perundang-undangan (Perppu) khusus.

Sebab, Susi menjelaskan, saat ini ada keterbatasan pembelian surat utang oleh BI. Otoritas moneter tersebut hanya bisa membeli surat utang dari pasar sekunder.

"Pemerintah akan mengeluarkan Perppu insyaAllah hari Jumat besok teman-teman dari Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan Perppu yang jadi dasar recovery bond," tutur dia.

Jaga ketersediaan bahan pokok

Susi melanjutkan, pemerintah juga berkomitmen menjaga 11 komoditas ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat Indonesia saat wabah Covid-19.

Penjagaan ketersediaan pangan tersebut dilakukan melalui empat aspek yakni ketersediaan atau stok, pasokan, distribusi, dan stabilitas harga.

Dari sisi ketersediaan, pemerintah rutin melakukan rapat beberapa kali dalam seminggu untuk memantau stok kebutuhan masyarakat.

Kemudian, untuk menjaga pasokan, pemerintah melakukan koordinasi usaha sehingga pasokan bisa terus terjaga.

"Pasokan ini melibatkan sekian banyak sektor dunia usaha. Karena itu kami secara rutin membahas dengan berbagai asosiasi usaha termasuk yang utamanya yang di sektor retail," ucapnya.

Terkait penjagaan pangan pada aspek distribusi, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta asosiasi usaha.

Sedangkan untuk penjagaan dari segi stabilitas harga, pemerintah melakukan beberapa kebijakan cepat.

"Di beberapa supermarket dan beberapa yang di masyarakat ada harga yang melonjak cukup tinggi misalkan gula pasir," ujar Susiwijono.

"Nah kami di rakortas pangan langsung memutuskan sambil menunggu realisasi impor kita datangkan gula pasir yang dari Lampung 33.000 ton dari Dumai 20.000 ton ini yang kita harapkan bisa menjaga stabilisasi harga," ucap dia.

Pemerintah, lanjut Susi juga menjamin ketersediaan bahan pangan pokok di tengah wabah Covid-19 tetap aman.

"Jadi untuk pasokan bahan pangan ini, arahan bapak presiden kita diminta menjaga ketersediaan bahan pangan pokok," ujarnya.

"Kami menjamin stok aman, pasokan lancar, harga stabil dan terjangkau oleh masyarakat," sambungnya.

Kucurkan dana Rp 158,2 triliun

Selain itu, kata Susi, pemerintah sudah mengucurkan dana Rp 158,2 triliun untuk penanganan wabah Covid-19.

"Nah, kalau kita hitung, dana yang sudah dialokasikan pemerintah sampai dengan stimulus kedua tanggal 13 Maret yang lalu, pemerintah sudah mengalokasikan dana kira-kira Rp 158,2 triliun," kata Susi.

Angka itu berasal dari stimulus ekonomi tahap satu sebesar Rp 10,3 triliun, kemudian stimulus kedua Rp 22,9 triliun, pelebaran anggaran sebesar 0,8 persen dari yang sebelumnya di APBN tahun 2020.

Dua kali stimulus ekonomi yaitu pada 25 Februari 2020 dan pada 13 Maret 2020.

"Stimulus kedua ini ada delapan kebijakan yang empat terkait dengan sektor fiskal perpajakan, yang empat yang lain terkait non fiskal mengenai percepatan lalu lintas barang impor ekspor dan logistik barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 ini," ucap Susi.