KPK Sebut Pengadaan untuk Penanganan Covid-19 Bisa Penunjukan Langsung

Kompas.com - 23/03/2020, 07:53 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus Corona dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

Ghufron mengatakan, penunjukan langsung dalam proses pengadaan dapat dilakukan agar proses penanganan bisa lebih cepat.

"Mekanismenya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Hal ini dilakukan agar secara cepat untuk mengatasi kondisi darurat sebagaimana saat ini epidemi virus corona yang melanda dunia," kata Ghufron kepada wartawan, Minggu (22/3/2020) malam.

Baca juga: Mulai Senin Ini, Wisma Atlet Beroperasi Rawat Pasien Covid-19

Ghufron menuturkan, hal itu diatur dalam Pasal 6 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam keadaaan darurat.

Pasal tersebut menyatakan, seluruh tahapan pengadaan mulai perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan pembayaran, mekanismenya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

Hal itu disampaikan Ghufron menjawab keresahan sejumlah pemerintah daerah yang khawatir akan konsekuensi hukum atas kebijakannya dalam melakukan pengadaan untuk penanganan epidemi virus corona.

Baca juga: Jabar Bakal Gelar Rapid Test Covid-19, Begini Skenarionya

"Sehingga pelaksana pengadaan barang dan jasa tidak perlu khawatir asal tetap dengan itikad baik untuk mengatasi virus corona dan tidak mengambil kesempatan dalam kondisi darurat corona ini," ujar Ghufron.

KPK pun berharap pelaksana pengadaan barang dan jasa dapat bekerja secara cepat dan responsif memenuhi kebutuhan tanggap darurat corona.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19.

Firli menegaskan, hukuman mati mengancam para oknum yang melakukan praktik korupsi pada masa terjadinya bencana, seperti pada saat pandemi virus corona saat ini.

Baca juga: Ketua KPK Sebut Korupsi Saat Bencana seperti Wabah Corona Ancamannya Pidana Mati

"Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati," kata Firli dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/3/2020).

Hingga Minggu (22/3/2020), pemerintah mengumumkan terdapat 514 kasus Covid-19. Dari jumlah itu, 29 orang sembuh dan 48 meninggal dunia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Vaksin Nusantara Dikembangkan di Tahap Praklinis, BPOM: Agar Tak jadi Percobaan yang Tak Pasti

Minta Vaksin Nusantara Dikembangkan di Tahap Praklinis, BPOM: Agar Tak jadi Percobaan yang Tak Pasti

Nasional
Hadar Nafis: Nyata Sekali, Kita Harus Membatasi Kepemimpinan Presiden

Hadar Nafis: Nyata Sekali, Kita Harus Membatasi Kepemimpinan Presiden

Nasional
Anggota DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, IDI: Harusnya Beri Contoh sesuai Kaidah

Anggota DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, IDI: Harusnya Beri Contoh sesuai Kaidah

Nasional
Dubes Arab Saudi untuk Indonesia: Insya Allah Tetap Ada Pelaksanaan Ibadah Haji di 2021

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia: Insya Allah Tetap Ada Pelaksanaan Ibadah Haji di 2021

Nasional
Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

Nasional
Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Nasional
Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

Nasional
34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

Nasional
Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

Nasional
Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Nasional
Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Nasional
Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Nasional
Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X