Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Dana Desa Juga Dipakai untuk Tangani Wabah Covid-19

Kompas.com - 20/03/2020, 14:49 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan menggencarkan pemberian bantuan sosial untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona Covid-19.

Salah satu yang akan segera direalisasikan pencairannya adalah dana desa yang sudah dianggarkan sebesar Rp 72 triliun untuk 74.953 desa.

"Dana desa ini saya sampaikan ke Pak Menteri Desa, Mendagri, juga seluruh kepala daerah, dan juga kepala desa, agar dana desa ini segera direalisasikan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Baca juga: Mendagri Minta Perangkat Desa Segera Penuhi Persyaratan Penyaluran Dana Desa

 

Dengan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah, tiap desa akan menerima sekitar Rp 900 juta. Jokowi mengatakan, dana tersebut dapat digunakan untuk program padat karya hingga penanganan covid-19.

"Untuk hal berikatan dengan padat karya, padat karya tunai, dan juga membantu penanganan covid-19. Ini yang harus diperbanyak," kata Jokowi.

Selain dana desa, pemerintah juga akan merealisasikan program-program bantuan langsung ke masyarakat, mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, hingga beras sejahtera.

"Semua segera diimplementasikan seawal mungkin," kata Jokowi.

Baca juga: 7 Arahan Terbaru Jokowi untuk Penanganan Covid-19

Tak hanya itu, pemerintah juga akan segera merealisasikan program kartu pra kerja yang dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan skill sehingga lebih mudah mendapat pekerjaan.

"Ini juga untuk selain memberikan scaling dan upscaling, juga untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK," kata Jokowi.

Terakhir, Jokowi juga menekankan pentingnya program padat karyat tunai di semua kementerian/lembaga.

"Satu dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com