Wabah Corona, Ketua MPR Minta Masyarakat Pertimbangkan Rencana Mudik Lebaran

Kompas.com - 20/03/2020, 14:44 WIB
Petugas menawarkan mudik gratis menggunakan bus kepada penumpang yang turun dari KM Umsini di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/12/2019). PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menyediakan angkutan bus gratis untuk mudik Hari Natal 2019 dan Tahun baru 2020 bagi penumpang kapal laut yang pulang ke kampung halamannya. ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOPetugas menawarkan mudik gratis menggunakan bus kepada penumpang yang turun dari KM Umsini di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/12/2019). PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menyediakan angkutan bus gratis untuk mudik Hari Natal 2019 dan Tahun baru 2020 bagi penumpang kapal laut yang pulang ke kampung halamannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan rencana mudik di Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Hal ini demi menghindari perluasan penyebaran virus corona di dalam negeri. Apalagi, pemerintah telah menetapkan status darurat bencana virus corona hingga 29 Mei 2020.

"Mengimbau agar masyarakat dapat mempertimbangkan kembali rencana mudik lebaran tahun 2020 dengan melakukan silaturahmi dan komunikasi jarak jauh untuk sementara waktu, demi meminimalisasi penularan virus corona," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3/2020).

Baca juga: Anies Minta Warga Jakarta Tunda Mudik Tahun Ini

Jika harus melakukan perjalanan, ia meminta masyarakat melakukan pengecekan kesehatan diri.

"Untuk memastikan diri tidak terinfeksi virus sehingga tidak menularkan kepada orang lain," tuturnya.

Selanjutnya, Bambang meminta pemerintah menyiapkan sejumlah rencana arus mudik Idul Fitri.

Ketersediaan transportasi publik yang cukup dan layak diperlukan agar tidak terjadi penumpukan penumpang yang dapat meningkatkan potensi persebaran virus corona.

"Seperti dengan mengatur jadwal keberangkatan dan penambahan moda angkutan lebaran, agar tidak terjadi penumpukan orang dan kondisi berdesak-desakan, mengingat masa darurat bencana corona statusnya telah diperpanjang dari 29 Februari hingga 29 Mei 2020," ujar Bambang.

Baca juga: Ini Skema Kemenhub jika Mudik Gratis Tetap Berjalan Saat Masa Darurat Covid-19

Sementara itu, menurutnya, pemerintah perlu meniadakan sementara layanan mudik bersama. Bambang menilai melalui keputusan itu masyarakat dapat lebih memahami situasi yang sedang terjadi saat ini.

"Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap persoalan mudik bersama yang ditiadakan tersebut, agar seluruh elemen masyarakat dapat memahami dan memiliki kesamaan persepsi terkait hal tersebut," kata dia.

 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X