Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rehabilitasi Rumah Korban Gempa NTB Molor, Ini Instruksi Jokowi

Kompas.com - 17/03/2020, 11:49 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah untuk korban gempa di Nusa Tenggara Barat pada Juli 2018 lalu molor.

Sampai saat ini, masih ada puluhan ribu rumah warga yang pengerjaannya belum selesai.

Presiden Jokowi pun menggelar rapat terbatas untuk membahas hal ini.

"Ratas siang hari ini kita akan evaluasi pelaksanaan rehabiliatsi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di NTB," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat lewat video conference dari Istana Bogor, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Segera Cairkan Dana Jaminan Hidup Korban Gempa NTB dan Sulteng

Kepala Negara mengatakan, telah menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018.

Inpres itu memberikan target waktu penyelesaian rehabilitasi maupun rekonstruksi rumah korban gempa NTB

Untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, agama dan penunjang perekonomian seperti pasar harus sudah diselesaikan paling lambat Desember 2018.

Baca juga: Pemerintah Diminta Kelola Dana Bantuan Korban Gempa NTB secara Transparan

Sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk harus diselesaikan paling lambat desember 2019.

Namun, sampai saat ini Presiden Jokowi mendapatkan laporan bahwa ada 40.000 rumah warga korban gempa NTB yang belum selesai pengerjaannya.

"Dari laporan yang saya terima, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk belum dapat diselesaikan secara tuntas," ujar Presiden Jokowi.

"Hingga Maret 2020, dari target 226.204 rumah tercatat 168.684 unit rumah yang telah selesai dibangun. Dan 40.000 rumah lainnya masih dalam proses pengerjaan," lanjut dia.

Baca juga: Wapres: Realisasi Hunian Korban Gempa NTB Rampung Maret 2019

Ia juga mengaku menerima data masih ada dana yang seharusnya diperuntukkan untuk bantuan masyarakat justru masih tersimpan di bank.

"Tolong dilihat lagi, misalnya di Lombok Timur, masih ada dana rakyat yang ada di bank sebesar Rp 72 miliar, di lombok utara Rp 63 miliar," rinci Presiden Jokowi.

Ia meminta dana yang tersimpan di bank segera disalurkan ke masyarakat.

Ia juga meminta dilakukan langkah-langkah percepatan agar rehabilitasi rumah korban gempa NTB bisa segera diselesaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com