Salin Artikel

Rehabilitasi Rumah Korban Gempa NTB Molor, Ini Instruksi Jokowi

Sampai saat ini, masih ada puluhan ribu rumah warga yang pengerjaannya belum selesai.

Presiden Jokowi pun menggelar rapat terbatas untuk membahas hal ini.

"Ratas siang hari ini kita akan evaluasi pelaksanaan rehabiliatsi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di NTB," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat lewat video conference dari Istana Bogor, Selasa (17/3/2020).

Kepala Negara mengatakan, telah menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018.

Inpres itu memberikan target waktu penyelesaian rehabilitasi maupun rekonstruksi rumah korban gempa NTB. 

Untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, agama dan penunjang perekonomian seperti pasar harus sudah diselesaikan paling lambat Desember 2018.

Sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk harus diselesaikan paling lambat desember 2019.

Namun, sampai saat ini Presiden Jokowi mendapatkan laporan bahwa ada 40.000 rumah warga korban gempa NTB yang belum selesai pengerjaannya.

"Dari laporan yang saya terima, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk belum dapat diselesaikan secara tuntas," ujar Presiden Jokowi.

"Hingga Maret 2020, dari target 226.204 rumah tercatat 168.684 unit rumah yang telah selesai dibangun. Dan 40.000 rumah lainnya masih dalam proses pengerjaan," lanjut dia.

Ia juga mengaku menerima data masih ada dana yang seharusnya diperuntukkan untuk bantuan masyarakat justru masih tersimpan di bank.

"Tolong dilihat lagi, misalnya di Lombok Timur, masih ada dana rakyat yang ada di bank sebesar Rp 72 miliar, di lombok utara Rp 63 miliar," rinci Presiden Jokowi.

Ia meminta dana yang tersimpan di bank segera disalurkan ke masyarakat.

Ia juga meminta dilakukan langkah-langkah percepatan agar rehabilitasi rumah korban gempa NTB bisa segera diselesaikan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/11491221/rehabilitasi-rumah-korban-gempa-ntb-molor-ini-instruksi-jokowi

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke