Pemerintah Diminta Kelola Dana Bantuan Korban Gempa NTB secara Transparan

Kompas.com - 18/10/2018, 15:09 WIB
Warga memeriksa rumah mereka yang roboh di desa Sembalun, pulau Lombok pada 20 Agustus 2018 setelah serangkaian gempa bumi dicatat oleh seismolog sepanjang 19 Agustus. Menurut laporan pihak berwenang pada Senin (20/8/2018), setidaknya 10 orang tewas setelah serangkaian gempa kuat mengguncang pulau Lombok. Ini merupakan gempa baru yang berbeda dari gempa berkekuatan M 7,0 pada Minggu (5/8/2018) yang telah menewaskan ratusan nyawa dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Warga memeriksa rumah mereka yang roboh di desa Sembalun, pulau Lombok pada 20 Agustus 2018 setelah serangkaian gempa bumi dicatat oleh seismolog sepanjang 19 Agustus. Menurut laporan pihak berwenang pada Senin (20/8/2018), setidaknya 10 orang tewas setelah serangkaian gempa kuat mengguncang pulau Lombok. Ini merupakan gempa baru yang berbeda dari gempa berkekuatan M 7,0 pada Minggu (5/8/2018) yang telah menewaskan ratusan nyawa dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengingatkan pemerintah soal transparansi pengelolaan dana bantuan kepada korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal itu ia katakan untuk menanggapi pemerintah yang memutuskan untuk menyalurkan dana bantuan kepada korban gempa melalui rekening kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

"Ide menyalurkan melalui pokmas mungkin maksudnya agar lebih cepat dan lebih tepat sampai ke masyarakat," tuturnya ketika dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (18/10/2018).

"Lewat manapun prinsipnya, dana itu harus dikelola secara transparan dan akuntabel," imbuh dia.

Baca juga: Jokowi Kembali Datangi Lombok, Pencairan Dana Hunian Tetap Bakal Dipercepat

Ia pun menambahkan, jika ditemukan indikasi pelanggaran atau masalah dalam pengelolaan dana tersebut, pemerintah harus turun tangan.

Dadang menyebutkan, caranya dapat dilakukan melalui bimbingan yang diberikan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Para auditor dari BPKP misalnya, bisa membantu kelompok masyarakat, memberikan bimbingan dan pendampingan pengelolaan dana tersebut," ucap dia.

Seperti diketahui, pemerintah menjanjikan dana bantuan Rp 50 juta per kepala keluarga untuk korban gempa Lombok yang rumahnya rusak berat yang disalurkan melalui pokmas.

Pembentukan pokmas tersebut untuk membantu pencairan dana bantuan kepada korban gempa bumi di Lombok.

Baca juga: Terbang ke Lombok dan Sumbawa, Jokowi Tinjau Pencairan Dana Rehabilitasi Korban Gempa

Pada Kamis (18/10/2018), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan sudah ada 472 pokmas di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Yang sudah bisa diverifikasi sekitar 400-an untuk 7 kabupaten/kota dan siap melakukan pencairan dana," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Lombok, seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Lombok mengeluhkan belum cairnya dana bantuan untuk membangun rumah pasca gempa. Pemerintah mengatakan hal itu terjadi karena rumitnya syarat pencairan dana tersebut.

Oleh kerana itu, pemerintah memutuskan untuk memangkas 16 dari 17 syarat pencairan dana tersebut. "Tolong dipahami juga bahwa kami harus tetap menjaga akuntabilitas," kata Puan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Nasional
Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Nasional
Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Nasional
DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

Nasional
Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.