Wapres Sebut Pencairan Dana Bantuan Korban Gempa NTB Terkendala Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan masih ada masalah pencairan dana bantuan pemerintah untuk korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Rencana awalnya, bantuan sebesar Rp 50 juta diberikan untuk warga yang rumahnya rusak parah akibat gempa.

"Masalahnya bukan duitnya, masalahnya datanya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Baca juga: Direktur dan Staf IMF Sumbang Rp 2 Miliar untuk Lombok dan Sulteng

Wapres mengaku sudah bicara dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah terkait persoalan pencairan dana bantuan dari pemerintah untuk korban gempa Lombok.

Kalla mengatakan, Gubenur NTB mengeluhkan persoalan pendataan yang dinilai cukup rumit. Jadi, kata Kalla, belum cairnya dana bantuan itu akibat belum ada data yang detail.

Baca juga: Soal Uang Jaminan Hidup Korban Gempa Lombok, Ini Kata Sri Mulyani

Kalla mengatakan, pemerintah sangat hati-hati untuk mencairkan dana bantuan tersebut. Kalla tak ingin bantuan itu salah sasaran akibat pendataan yang tidak akurat.

"Memang harus didata rusaknya apa, rusaknya ini itu karena nanti besar atau ringan harus betul. Atau rumahnya kecil saja," kata dia.

"Kami harus betul hati-hati. Ini uang rakyat juga yang kita berikan kan. Kita harus masalahnya bukan duitnya, masalahnya datanya," sambung Kalla.