IDI: Pemerintah Perlu Buka Riwayat Perjalanan Pasien Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menilai pemerintah perlu membuka riwayat perjalanan pasien virus corona (Covid-19).

Hal itu diperlukan karena Covid-19 bukan penyakit biasa tetapi wabah atau pandemi.

"Kalau untuk saya bilang sekali lagi kalau untuk kesehatan menjadi perlu sekali, karena kita menelusuri kontak penderita," kata Zubairi di Kantor IDI, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Menurut Zubairi, Covid-19 sebagai kondisi yang memerlukan penanganan cepat.

Baca juga: Izinkan Kompetisi Bergulir, Rapat Kemenpora Hasilkan 5 Poin soal Covid-19

Oleh karena itu, data tersebut perlu segera dibuka.

"Kalau masalah penyakit biasa memang sebaiknya tidak dibuka ceritanya. Ini kan pandemi kita mengatasi sesuatu yang ada di depan mata yang bakal segera gawat," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui, pemerintah merahasiakan sejumlah informasi terkait penanganan virus corona.

Presiden Jokowi menyebut, tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan kepanikan.

"Saya sampaikan penanganan pandemi Covid-19 terus menjadi perhatian kita. Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat," kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Meski begitu, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tanpa henti mengupayakan kesiapan dan ketangguhan dalam hadapi pandemi ini.

Baca juga: Presiden Jokowi: Sejak Awal Task Force Covid-19 Saya Komandani Sendiri

Langkah-langkah serius, menurut dia, telah diambil untuk menangani pandemi yang jumlahnya di dalam negeri sudah mencapai 34 kasus.

"Tetapi juga saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penanganan memang kita tidak bersuara," ujar dia.