Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemendes PDTT Butuh Dukungan Banyak Pihak untuk Bangun Desa

Kompas.com - 13/03/2020, 19:09 WIB
Anggara Wikan Prasetya

Penulis

KOMPAS.com – Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) itu kecil, tetapi berat.

Memang di sisi skala, tugas Kemendes PDTT adalah desa. Namun, tugas itu berat karena semua hal ada dan terjadi di desa.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Desa (Mendes) PDTT Abdul Halim Iskandar saat menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan dua kementerian itu ditandatangani di Hotel Bidakara, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Ini Tantangan Berat Kemendes PDTT dalam 5 Tahun ke Depan

Berkaitan dengan nota kesepahaman dengan Kemkominfo, Gus Menteri (sapaan akrab Mendes PDTT) mengatakan bahwa saat ini ada 13.000 desa yang belum memiliki jaringan internet.

Ia melanjutkan, oleh karena itu Kemendes PDTT harus menggandeng Kemkominfo, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sebagai solusi masalah itu.

Kerja sama tersebut juga penting untuk menjadikan desa-desa di Indonesia sebagai desa digital, sehingga solusi penggunaan dana desa bisa dilakukan dengan cashless (digital).

Butuh sentuhan untuk utusan hukum

Sementara itu, mengenai nota kesepahaman dengan Kemenkumham, Menurut Gus Menteri urusan hukum di desa sangat butuh bantuan.

“Dulu kepala desa itu seumur hidup karena jabatan diberikan berdasarkan kearifan dan kebijaksanaan, hingga akhirnya menyelesaikan semua persoalan, termasuk hukum,” ujar dia.

Namun, lanjut Gus Menteri, saat ini persoalan harus diselesaikan ke ranah hukum. Ia juga menceritakan pemikiran menarik terkait penggunaan dana desa saat bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mendes PDTT mengilustrasikan jika penyimpangan di bawah Rp 25 juta, kepala desa (kades) wajib mengembalikan dan mendapat peringatan pertama.

Baca juga: Kementan Gandeng Kemendes PDTT Revitalisasi Pembangunan Kawasan Ekonomi 4.0

“Di bawah Rp 50 juta, kades diskorsing atau dibina dan harus mengembalikan. Jika di atas Rp 100 juta, suruh kembalikan dan dipecat. Ini hal yang menarik,” kata dia.

Hal itu, imbuh Gus Menteri, karena di suatu desa yang jauh dari akses layanan hukum, biaya proses hukum bisa 10 kali lipat dari obyek kasusnya, jika ada penyimpangan Rp 50 juta.

Meski demikian, ia menyatakan jika penanganan bukan yang utama, melainkan pencegahan.

Oleh karena itu, Kemendes PDTT menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan pencegahan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Nasional
Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Nasional
KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

Nasional
Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Nasional
Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Nasional
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com