Kompas.com - 13/03/2020, 16:16 WIB
Presiden Joko Widodo konferensi pers perihal penanganan virus Corona di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (13/3/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOPresiden Joko Widodo konferensi pers perihal penanganan virus Corona di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (13/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui, pemerintah merahasiakan sejumlah informasi terkait penanganan virus corona (Covid-19).

Presiden Jokowi menyebut, tidak semua informasi memang bisa disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan kepanikan.

"Saya sampaikan penanganan pandemi Covid-19 terus menjadi perhatian kita. Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat," kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Tetap Satu Pintu, Jokowi Tak Berikan Pemda Kewenangan Umumkan Pasien Covid-19

Meski begitu, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tanpa henti mengupayakan kesiapan dan ketangguhan dalam hadapi pandemi ini.

Langkah-langkah serius, menurut dia, telah diambil untuk menangani pandemi yang jumlahnya di dalam negeri sudah mencapai 34 kasus.

"Tetapi juga saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penanganan memang kita tidak bersuara," ujar dia.

Salah satu hal yang tidak dibuka oleh pemerintah adalah riwayat pasien positif corona.

Baca juga: Seperti Apa Perawatan yang Diberikan bagi Pasien Positif Covid-19 di Indonesia?

Presiden Jokowi menyebut data itu memang tak dibuka untuk menghindari kepanikan.

"Sebetulnya kita pinginnya kita sampaikan, tetapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat juga efek nantinya terhadap pasien apabila sembuh," kata dia.

Ia menegaskan, tak akan mengikuti langkah negara lain yang membuka riwayat perjalan pasien.

"Setiap negara memiliki policy yang berbeda-beda, tetapi yang jelas setiap ada kasus baru pasti tim reaksi cepat langsung memagari hal itu," kata dia.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Arif A Kuswardono meminta pemerintah pusat membuka riwayat perjalanan seluruh pasien positif.

Baca juga: Yakin Warganya Tak Akan Terpapar Covid-19, Pemkot Bekasi Tetap Gelar CFD

Transparansi riwayat pasien positif corona tersebut perlu dilakukan agar masyarakat dapat melakukan pencegahan sejak dini.

"(Informasi soal) riwayat (perjalanan) itu terkait dengan unsur potensi penyebaran daerah yang terdampak. Harus disampaikan agar masyarakat punya tindakan preventif," ujar Arif ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (12/3/2020).

Menurut Arif, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas tentang tempat yang disinggahi pasien positif Covid-19.

Dengan demikian, masyarakat dapat menentukan sendiri apakah tetap akan ke tempat tersebut atau tidak.

Baca juga: Singapura Tagih Biaya Perawatan WNI Pasien Covid-19, Ini Kata Wapres

Riwayat perjalanan pasien positif Covid-19 juga akan menjadi panduan bagi masyarakat untuk memproteksi dirinya sendiri.

Misalnya, riwayat perjalanan pasien positif Covid-19 menunjukkan pernah ke tempat A.

Berdasarkan informasi itu, masyarakat dapat mengantisipasinya. Bisa memilih tidak pergi ke tempat itu, bisa pula tetap pergi ke tempat A dengan melengkapi diri dengan alat proteksi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Nasional
Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Nasional
Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Nasional
Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Nasional
Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X