Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singapura Tagih Biaya Perawatan WNI Pasien Covid-19, Ini Kata Wapres

Kompas.com - 13/03/2020, 15:37 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku belum mengetahui pasti soal kabar pemerintah Singapura menagih warga negara asing positif Covid-19 yang dirawat di negara tersebut.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang jadi sasaran tagihan pemerintah Singapura karena ada beberapa warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona dan dirawat di Negeri Singa.

"Kami belum tahu yang dimaksud itu," ujar Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden pada Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Sudah 7 WNI Positif Covid-19 di Singapura

Sepengetahuan Wapres Ma'ruf Amin, Singapura menerbitkan izin tinggal kepada warga negara lain dengan syarat tertentu.

Mereka yang mendapatkan izin tinggal itu pun mendapatkan fasilitas pembiayaan perawatan di rumah sakit negara itu.

Sementara bagi mereka yang tidak mendapatkan izin tinggal membayar sendiri untuk fasilitas kesehatan.

Wapres Ma'ruf Amin pun berjanji akan mencari tahu kepastian kabar tersebut.

"Kami akan membicarakannya nanti. Tapi yang tidak punya izin tinggal memang harus bayar," kata dia.

Baca juga: Usai Kasus Impor dari Indonesia, Singapura Pungut Biaya Pengobatan Virus Corona ke WNA

Diberitakan, pemerintah Singapura mulai memungut biaya bagi para pasien warga asing yang ingin melakukan perawatan terkait virus corona di negara tersebut.

Melansir dari Reuters, hal tersebut disampaikan usai Singapura melaporkan kasus impor baru yang melibatkan orang-orang yang datang usai melakukan perjalanan dari Indonesia.

Langkah baru Singapura ini diumumkan pada Senin malam dan mulai berlaku pada 7 Maret 2020 saat pihak berwenang mengumumkan adanya dua pelancong Indonesia yang menunjukkan gejala saat baru saja tiba di Singapura.

Kedua pasien tersebut melaporkan telah mengalami gejala virus corona saat di di Indonesia sebelum tiba di Singapura.

Salah satu pasien sebelumnya sempat mencari perawatan di rumah sakit Jakarta.

Baca juga: Cegah Corona, 70 Masjid di Singapura Resmi Ditutup Sementara

Sementara, kasus lain, yakni seorang warga Singapura yang mengunjungi saudara perempuannya di Indonesia yang kemudian menderita pneumonia.

Kementerian Kesehatan tidak menyebut apakah sikap pemerintah Singapura tentang pembayaran ini untuk perawatan terkait dengan kasus-kasus tertentu.

"Mengingat meningkatnya jumlah infeksi COVID-19 secara global, dan peningkatan yang diharapkan dalam jumlah kasus yang dikonfirmasi di Singapura, kita perlu memprioritaskan sumber daya di rumah sakit umum kami," kata kementerian kesehatan dalam sebuah pernyataan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com