Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/03/2020, 15:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku belum mengetahui pasti soal kabar pemerintah Singapura menagih warga negara asing positif Covid-19 yang dirawat di negara tersebut.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang jadi sasaran tagihan pemerintah Singapura karena ada beberapa warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona dan dirawat di Negeri Singa.

"Kami belum tahu yang dimaksud itu," ujar Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden pada Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Sudah 7 WNI Positif Covid-19 di Singapura

Sepengetahuan Wapres Ma'ruf Amin, Singapura menerbitkan izin tinggal kepada warga negara lain dengan syarat tertentu.

Mereka yang mendapatkan izin tinggal itu pun mendapatkan fasilitas pembiayaan perawatan di rumah sakit negara itu.

Sementara bagi mereka yang tidak mendapatkan izin tinggal membayar sendiri untuk fasilitas kesehatan.

Wapres Ma'ruf Amin pun berjanji akan mencari tahu kepastian kabar tersebut.

"Kami akan membicarakannya nanti. Tapi yang tidak punya izin tinggal memang harus bayar," kata dia.

Baca juga: Usai Kasus Impor dari Indonesia, Singapura Pungut Biaya Pengobatan Virus Corona ke WNA

Diberitakan, pemerintah Singapura mulai memungut biaya bagi para pasien warga asing yang ingin melakukan perawatan terkait virus corona di negara tersebut.

Melansir dari Reuters, hal tersebut disampaikan usai Singapura melaporkan kasus impor baru yang melibatkan orang-orang yang datang usai melakukan perjalanan dari Indonesia.

Langkah baru Singapura ini diumumkan pada Senin malam dan mulai berlaku pada 7 Maret 2020 saat pihak berwenang mengumumkan adanya dua pelancong Indonesia yang menunjukkan gejala saat baru saja tiba di Singapura.

Kedua pasien tersebut melaporkan telah mengalami gejala virus corona saat di di Indonesia sebelum tiba di Singapura.

Salah satu pasien sebelumnya sempat mencari perawatan di rumah sakit Jakarta.

Baca juga: Cegah Corona, 70 Masjid di Singapura Resmi Ditutup Sementara

Sementara, kasus lain, yakni seorang warga Singapura yang mengunjungi saudara perempuannya di Indonesia yang kemudian menderita pneumonia.

Kementerian Kesehatan tidak menyebut apakah sikap pemerintah Singapura tentang pembayaran ini untuk perawatan terkait dengan kasus-kasus tertentu.

"Mengingat meningkatnya jumlah infeksi COVID-19 secara global, dan peningkatan yang diharapkan dalam jumlah kasus yang dikonfirmasi di Singapura, kita perlu memprioritaskan sumber daya di rumah sakit umum kami," kata kementerian kesehatan dalam sebuah pernyataan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

37 WNI Korban Perusahaan 'Online Scam' di Laos Kembali ke Indonesia

37 WNI Korban Perusahaan "Online Scam" di Laos Kembali ke Indonesia

Nasional
Tak Persoalkan Apa Pun Putusan MK, Cak Imin: Yang Penting Tak Berpotensi Tunda Pemilu

Tak Persoalkan Apa Pun Putusan MK, Cak Imin: Yang Penting Tak Berpotensi Tunda Pemilu

Nasional
Lewat Kurbanaval, Dompet Dhuafa Mudahkan Masyarakat Berkurban di 24 Outlet HERO Supermarket

Lewat Kurbanaval, Dompet Dhuafa Mudahkan Masyarakat Berkurban di 24 Outlet HERO Supermarket

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 39 Persen Responden Menilai Jokowi Tak Netral pada Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": 39 Persen Responden Menilai Jokowi Tak Netral pada Pemilu 2024

Nasional
Jemaah Haji Lansia Jangan Paksakan Diri ke Raudhah, Berdoa di Luar Sama Mustajabnya

Jemaah Haji Lansia Jangan Paksakan Diri ke Raudhah, Berdoa di Luar Sama Mustajabnya

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Inginkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Survei SMRC: Mayoritas Publik Inginkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Meninggal di Madinah Bertambah Jadi 4, Disebabkan Jantung, Diabetes, dan Septic Shock

Jumlah Jemaah Haji Meninggal di Madinah Bertambah Jadi 4, Disebabkan Jantung, Diabetes, dan Septic Shock

Nasional
MA Proses Kasasi Prima Lawan KPU soal Putusan Penundaan Pemilu

MA Proses Kasasi Prima Lawan KPU soal Putusan Penundaan Pemilu

Nasional
MAKI: Jubir MK Tak Bisa Maknai Putusan Hakim soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

MAKI: Jubir MK Tak Bisa Maknai Putusan Hakim soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
PPP dan PDI-P Bertemu Siang Ini, Bahas Tim Pemenangan Ganjar

PPP dan PDI-P Bertemu Siang Ini, Bahas Tim Pemenangan Ganjar

Nasional
Kian Dekatnya Sandiaga ke PPP Setelah Masuk Bursa Cawapres Ganjar

Kian Dekatnya Sandiaga ke PPP Setelah Masuk Bursa Cawapres Ganjar

Nasional
KASN: ASN Terlibat Politik, Kerja Birokrasi Tak Efektif

KASN: ASN Terlibat Politik, Kerja Birokrasi Tak Efektif

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Mahfud MD Minta Polisi Usut

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Mahfud MD Minta Polisi Usut

Nasional
Soal PK Moeldoko, SBY Mengaku Ditelepon Mantan Menteri, Ada yang Ingin Demokrat Gagal Pemilu

Soal PK Moeldoko, SBY Mengaku Ditelepon Mantan Menteri, Ada yang Ingin Demokrat Gagal Pemilu

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Nilai Presiden Harus Netral dalam Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Nilai Presiden Harus Netral dalam Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com