Pemerintah Diminta Buka Riwayat Perjalanan Pasien Positif Corona

Kompas.com - 13/03/2020, 11:15 WIB
Ilustrasi virus corona (Covid-19) di Eropa ShutterstockIlustrasi virus corona (Covid-19) di Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Informasi Pusat ( KIP) Arif A. Kuswardono meminta pemerintah pusat membuka riwayat perjalanan seluruh pasien positif virus corona ( Covid-19).

Transparansi riwayat perjalanan pasien positif Covid-19 tersebut dilakukan agar masyarakat dapat melakukan pencegahan sejak dini.

"(Informasi soal) riwayat (perjalanan) itu terkait dengan unsur potensi penyebaran daerah yang terdampak. Harus disampaikan agar masyarakat punya tindakan preventif," ujar Arif ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Ini Alasan Bali Buka Riwayat Perjalanan Pasien Covid-19 yang Meninggal

Menurut KIP, publik berhak mengetahui informasi soal lokasi mana saja yang telah dilalui pasien positif virus corona.

Arif mengatakan, bukan jadi soal apabila informasi soal riwayat perjalanan pasien positif virus corona dibuka ke publik.

Hal yang tidak perlu diungkap adalah data pribadi pasien.

"Kenapa? Karena pelarangannya bersifat absolute, di undang undang (KIP), tak boleh dibuka kecuali atas izin yang bersangkutan," ujar Arif.

Baca juga: 2 WNA Positif Covid-19 di Sulianti Saroso Punya Riwayat Kontak dengan Pasien Kasus 1

KIP mengapresiasi pemerintah pusat yang telah mengeluarkan protokol penanganan penyebaran virus corona.

Arif menekankan, pemerintah pusat dan daerah harus berkomitmen menjalankan protokol itu.

"Protokol ini harus dijadikan sebagai mekanisme sosial, jadi orang tidak terganggu, jadi tidak ketakutan berlebihan," ujar dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Nasional
Perludem Soroti Rencana KPU Kirim Petugas ke RS untuk Fasilitasi Pemilih Covid-19

Perludem Soroti Rencana KPU Kirim Petugas ke RS untuk Fasilitasi Pemilih Covid-19

Nasional
OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemensos

OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemensos

Nasional
Panggil Dubes Inggris, Kemenlu Sampaikan Protes Keras soal Benny Wenda

Panggil Dubes Inggris, Kemenlu Sampaikan Protes Keras soal Benny Wenda

Nasional
Mulai 2021, Penderita TBC Masuk Daftar Penerima Bantuan PKH

Mulai 2021, Penderita TBC Masuk Daftar Penerima Bantuan PKH

Nasional
Anggap UU ITE Ancam Kebebasan Berpendapat, SAFEnet Taruh Harapan pada Komnas HAM

Anggap UU ITE Ancam Kebebasan Berpendapat, SAFEnet Taruh Harapan pada Komnas HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X