Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Istana, PPP Nilai Tak Ada yang Dilanggar

Kompas.com - 06/03/2020, 15:43 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan tidak perlu dipersoalkan.

Menurut Arsul, apabila pertemuan tersebut terkait bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah, PPP tidak boleh ikut campur.

"Kenapa memang? Ini (pertemuan Zulkifli dan Jokowi) enggak masalah, kan tidak ada yang dilanggar, ya enggak masalah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: Zulkifli Temui Jokowi, Politikus PAN Bantah Bahas Koalisi

Arsul mengatakan, masuknya partai baru dalam koalisi merupakan keputusan dari Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Arsul Sani menyinggung kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Menurut dia, jika PAN bergabung ke koalisi, maka semakin sedikit partai di luar pemerintah.

"Cuma satu saja, apa itu sehat atau tidak untuk kehidupan demokrasi kita?" ujarnya.

'Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/3/2020) pagi.

Sempat ada rencana pertemuan berlangsung terbuka. Namun pada akhirnya pertemuan itu dilangsungkan secara tertutup dari media.

Baca juga: Zulkifli Hasan Diyakini Rangkul Semua Pihak di PAN, Termasuk Amien Rais?

Zulkifli Hasan juga enggan berkomentar kepada media usai pertemuan. Menumpang mobil golf istana, wakil ketua MPR itu tersebut langsung buru-buru menuju mobil dinasnya.

Saat dicegat oleh wartawan di dekat mobilnya, Zulkifli Hasan juga masih enggan berkomentar soal pertemuannya dengan Jokowi.

Ketua umum partai oposisi itu hanya menaruh telunjuknya di mulut sebagai isyarat tidak mau bicara. Ia lalu langsung masuk ke mobil dinas dan meninggalkan kompleks Istana.

PAN sendiri saat ini berada di luar pemerintahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pada periode sebelumnya, PAN sempat masuk ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan mendapatkan jatah menteri.

Namun, menjelang Pilpres 2019, PAN justru memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ketimbang Jokowi-Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com