Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/03/2020, 12:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Demisioner Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jumat (6/3/2020), adalah dalam rangka silaturahim sahabat lama.

Viva membantah pertemuan tersebut membahas bergabungnya PAN ke partai politik koalisi pemerintah.

"Diskusinya tidak sejauh itu," kata Viva ketika dihubungi wartawan, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi Bertemu Ketum PAN Zulkifli Hasan di Istana

Menurut Viva, Zulkifli Hasan dan Jokowi sudah saling kenal sejak Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo.

Zulkifli, kata dia, hanya ingin bertemu dengan sahabat lamanya.

"Maksud kedatangan Bang Zul adalah, pertama, kangen-kangenan sebagai sahabat yang baik karena sudah lama tak bersua," ujar Viva.

Lebih lanjut, Viva mengatakan, Zulkifli dan Jokowi berdiskusi terkait kondisi bangsa yang memerlukan solusi cepat dan tepat, termasuk revisi atas Undang-Undang tentang Pemilu.

"Juga berdiskusi rencana revisi atas Undang-Undang tentang Pemilu," lanjut dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan Sebut PAN Akan Rugi jika Ikuti PKS Jadi Oposisi

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pertemuan dilangsungkan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/3/2020) pagi.

Sempat ada rencana pertemuan berlangsung terbuka. Namun pada akhirnya pertemuan itu dilangsungkan secara tertutup dari media.

Zulkifli Hasan juga enggan berkomentar kepada media usai pertemuan.

Menumpang mobil golf istana, wakil ketua MPR itu tersebut langsung buru-buru menuju mobil dinasnya.

Saat dicegat oleh wartawan di dekat mobilnya, Zulkifli Hasan juga masih enggan berkomentar soal pertemuannya dengan Jokowi.

Ketua umum partai oposisi itu hanya menaruh telunjuknya di mulut sebagai isyarat tidak mau bicara. Ia lalu langsung masuk ke mobil dinas dan meninggalkan kompleks Istana.

Baca juga: Zulkifli Hasan Diyakini Rangkul Semua Pihak di PAN, Termasuk Amien Rais?

PAN sendiri saat ini berada di luar pemerintahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pada periode sebelumnya, PAN sempat masuk ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan mendapatkan jatah menteri.

Namun menjelang pilpres 2019, PAN justru memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ketimbang Jokowi-Ma'ruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com