Soal Gangguan KKB Jelang PON di Papua, Mahfud MD: Sudah Diatasi

Kompas.com - 05/03/2020, 17:16 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)  Mahfud MD menyatakan, pelaksanaan PON XX/2020 Papua akan tetap terlaksana kendati ada gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB).

"Soal ada upaya gangguan terhadap PON, itu sudah dibicarakan bahwa PON itu akan tetap berlangsung dengan baik dan pemerintah sudah mengantisipasi semuanya," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Mahfud mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah menyiapkan antisipasi upaya penggagalan yang dilakukan KKB.

"Memang ada gangguan seperti itu dan sudah diatasi berdasar SOP yang ada di Polri," ucap Mahfud.

Baca juga: Fakta Terkini Pos TNI di Tembagapura Ditembaki KKB, Siaga Serangan Susulan

Intensitas gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua selama awal tahun ini terus meningkat.

Aksi penembakan terjadi di beberapa daerah, yaitu di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mimika, Pegunungan Bintang, dan Keerom.

Menurut Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, ulah KKB memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menggagalkan dua agenda nasional yang akan dilaksanakan di Papua pada tahun ini.

Agenda tersebut yaitu PON dan Pilkada Papua.

Ia juga menilai, saat ini antar-KKB belum terhubung. Namun, mereka memiliki kesamaan tujuan sehingga beberapa kelompok melakukan aksi dalam kurun waktu yang singkat.

Masing-masing KKB, kata Dax, memiliki ego yang cukup tinggi sehingga beberapa kasus penembakan di Papua selama Februari 2020 terjadi dalam waktu yang berdekatan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
Wahyu Setiawan Mengaku Kooperatif dan Tak Nikmati Uang

Wahyu Setiawan Mengaku Kooperatif dan Tak Nikmati Uang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X