Kode Inisiatif: Ada 31 Pasal Inkonstitusional di Draf RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 05/03/2020, 16:37 WIB
Diskusi omnibus law RUU Cipta Kerja di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Diskusi omnibus law RUU Cipta Kerja di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menyatakan ada 31 pasal inkonstitusional dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif, Rahmah Mutiara, mengatakan sifat inkonstitusional itu disebabkan pemerintah tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut.

"Terdapat 29 dari 79 undang-undang yang diubah oleh RUU Cipta Kerja pernah diujikan di MK. Ada 54 putusan MK yang bertautan dengan undang-undang yang diubah oleh RUU Cipta Kerja. Kode Inisiatif mencatat, terdapat 31 putusan MK yang tidak diindahkan oleh pemerintah dalam menyusun substansi RUU Cipta Kerja," kata Rahmah di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: Himpuni Siap Sampaikan Masukan Konkret RUU Cipta Kerja

Ia menjelaskan Kode Inisiatif membagi ketidakacuhan pemerintah terhadap putusan MK itu dalam tiga kategori. Pertama, putusan MK tidak ditindaklanjuti.

"Putusan MK tidak ditindaklanjuti di dalam RUU omnibus Cipta Kerja, atau dengan kata lain norma-norma yang telah dibatalkan atau ditafsirkan MK tidak diakomodasikan ke dalam RUU Cipta Kerja," jelas Rahmah.

Kedua, tindak lanjut terhadap putusan Mk bersifat parsial atau hanya sebagian yang diakomodasi dalam RUU Cipta Kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, pasal yang telah dibatalkan MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dihidupkan kembali.

"Muncul pasal-pasal zombie di mana pasal yang telah dibatalkan MK dihidupkan kembali oleh pemerintah dalam RUU Cipta Kerja," tutur Rahmah.

Baca juga: Buruh Desak Jokowi Cepat Merespons Penolakan atas RUU Cipta Kerja

Sejumlah putusan MK yang disebutkan Rahmah di antaranya:

1. Putusan MK 005/PUU-I/2003 terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Membatalkan Pasal 44 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) dan (2). Tidak diatur dalam RUU Cipta Kerja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Covid-19 Tak Kenal Status Ekonomi, Suku, Maupun Agama

Jokowi: Covid-19 Tak Kenal Status Ekonomi, Suku, Maupun Agama

Nasional
Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat

Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat

Nasional
Kemenkes: Stok Tabung Oksigen Masih Cukup, tetapi Mengkhawatirkan

Kemenkes: Stok Tabung Oksigen Masih Cukup, tetapi Mengkhawatirkan

Nasional
Jokowi: Saya Minta Hal Sederhana, Tinggallah di Rumah jika Tak Ada Kebutuhan Mendesak

Jokowi: Saya Minta Hal Sederhana, Tinggallah di Rumah jika Tak Ada Kebutuhan Mendesak

Nasional
BKN Sebut Distribusi Guru PNS Masih Terkonsentrasi di Jawa

BKN Sebut Distribusi Guru PNS Masih Terkonsentrasi di Jawa

Nasional
Pemerintah Pusat Disarankan Beri Dana ke Pemda untuk Tingkatkan Tes PCR

Pemerintah Pusat Disarankan Beri Dana ke Pemda untuk Tingkatkan Tes PCR

Nasional
Soal RKUHP, Komisi III DPR Hanya Akan Bahas Pasal-pasal Kursial

Soal RKUHP, Komisi III DPR Hanya Akan Bahas Pasal-pasal Kursial

Nasional
Hasil TWK Jadi Misteri, Eks Pimpinan KPK: Kesannya Sangat Kuat Ada yang Disembunyikan

Hasil TWK Jadi Misteri, Eks Pimpinan KPK: Kesannya Sangat Kuat Ada yang Disembunyikan

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan PPKM Mikro Paling Tepat: Tak Matikan Ekonomi Rakyat

Jokowi Ungkap Alasan PPKM Mikro Paling Tepat: Tak Matikan Ekonomi Rakyat

Nasional
Jokowi: Jangan Tolak Vaksin, Agama Apa Pun Tak Ada yang Melarang

Jokowi: Jangan Tolak Vaksin, Agama Apa Pun Tak Ada yang Melarang

Nasional
Anggota DPR Nilai Kebiasaan Masyarakat Selesaikan Persoalan ke Ranah Pidana Harus Diubah

Anggota DPR Nilai Kebiasaan Masyarakat Selesaikan Persoalan ke Ranah Pidana Harus Diubah

Nasional
Kemenkes: Ada Kecenderungan Varian Delta Juga Menyerang Kelompok 18 Tahun ke Bawah

Kemenkes: Ada Kecenderungan Varian Delta Juga Menyerang Kelompok 18 Tahun ke Bawah

Nasional
Jokowi: PPKM Mikro Belum Menyeluruh, Saya Minta Komitmen Kepala Daerah

Jokowi: PPKM Mikro Belum Menyeluruh, Saya Minta Komitmen Kepala Daerah

Nasional
Jokowi: Tak Perlu Dipertentangkan, PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama

Jokowi: Tak Perlu Dipertentangkan, PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama

Nasional
Sejak 2008, Kemenaker Berhasil Tarik 143.456 Pekerja Anak dari Tempat Kerja

Sejak 2008, Kemenaker Berhasil Tarik 143.456 Pekerja Anak dari Tempat Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X