Mahfud Ingin Penegakan Hukum di Papua Tak Terpengaruh Iklim Politik

Kompas.com - 03/03/2020, 22:02 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menginginkan Polri dapat menegakkan hukum di Papua tanpa terpengaruh situasi politik.

Permintaan tersebut disampaikannya ketika bertemu Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (3/3/2020) pagi.

"Berdasar temuan BPK, ada laporan-laporan masyarakat yang terjadi di Papua, itu supaya tidak terpengaruh oleh isu (situasi politik) orang mau merdeka," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: 3 Truk Milik BUMN Wijaya Karya Ditembaki di Pegunungan Bintang, Papua, Satu Kendaraan Kecelakaan

Situasi di Papua saat ini sedang tak kondusif setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) mulai merangsek di dekat wilayah PT Freeport Indonesia

Pihak TNI-Polri pun memperketat pengamanan di daerah obyek vital dengan meningkatkan status keamanan menjadi siaga satu.

Sejalan dengan itu, Mahfud menginginkan penegakan hukum di Papua harus tetap jalan tanpa melihat situasi politik.

"Jadi jangan karena nanti ini kalau ditindak lalu mereka mau menggelorakan Papua merdeka. Itu soal lain, ada penanganan sendiri hukumnya itu, jangan terpengaruh itu," kata dia.

Baca juga: KKB Pimpinan Gusbi Waker dan Lekagak Telenggen Dekati Freeport, TNI-Polri Siaga Satu

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dapat menegakkan hukum tanpa dipengaruhi unsur politik.

Permintaan tersebut disampaikannya ketika Sigit mendatangi kantor Kemenko Polhukam, Selasa (3/3/2020) pagi.

"Saya menyampaikan pesan presiden dalam rapat-rapat kabinet agar penegakan hukum itu tidak dipengaruhi oleh situasi politik maupun pesanan politik, kalaulah itu ada, jadi itu kalaupun ada," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: KKB Terus Berulah, Ketua MPR: Mereka Anak-anak Kita yang Perlu Dirangkul

Mahfud mencontohkan, apabila seorang kepala daerah melakukan praktek korupsi, maka penegakan hukum harus dijalankan.

Dia tak ingin penegakan hukum tersebut tanpa melihat situasi politik terlebih dahulu.

Sekalipun tujuannya adalah meredamkan situasi politik itu sendiri.

"Misalnya di daerah tertentu ada bupati korupsi, lalu untuk meredam situasi politik didiamkan dulu atau pernah ada situasi politik tertentu didiamkan dulu, itu tidak boleh, harus tetap jalan sesuai dengan aturan-aturan," katanya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X