RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Seperti Tata Tertib

Kompas.com - 03/03/2020, 20:24 WIB
Guru Besar Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati dalam diskusi bertajuk Tolak RUU Ketahanan Keluarga: RUU Kok Gitu?, di FMIPA Universitas Indonesia, Selasa (3/3/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariGuru Besar Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati dalam diskusi bertajuk Tolak RUU Ketahanan Keluarga: RUU Kok Gitu?, di FMIPA Universitas Indonesia, Selasa (3/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati mempertanyakan anggota-anggota DPR yang merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.

Sebab, menurut dia, RUU Ketahanan Keluarga terlalu mengatur kehidupan individu warga negara dan berusaha membawa norma adat dan agama ke ranah norma hukum.

"Pas saya baca RUU ini hanya seperti pedoman-pedoman saja, ya ini suatu tata tertib keluarga, itu (keluarga) harus begini dan begini," kata Maria dalam diskusi bertajuk 'Tolak RUU Ketahanan Keluarga: RUU Kok Gitu?,' di FMIPA Universitas Indonesia, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: 3 Poin Dalam RUU Ketahanan Keluarga yang Tuai Kritik

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, kalimat yang dicantumkan dalam pasal per pasal RUU Ketahanan Keluarga adalah kalimat biasa dengan ditambah kata "wajib".

Ia pun mempertanyakan, siapa sesungguhnya yang merumuskan RUU tersebut.

"Rumusan (RUU Ketahanan Keluarga) hanya seperti kalimat biasa, kecuali ada kata wajib, nah sedikit kalimat berita, kemudian ditambah dengan kata wajib, jadi ini aneh, saya enggak tahu siapa yang membuat," ujarnya.

Maria menilai, RUU Ketahanan Keluarga hanya diperuntukan bagi kelompok tertentu, sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU PPP).

"Kita bisa lihat dalam UU tentang Pembentukan Perundang-undangan itu ada asas-asas tentang keadilan, semuanya harus berlaku bagi kita, tapi kalau peraturan untuk seseorang saja itu tidak akan ada artinya," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Maria berpendapat, DPR tak perlu membahas RUU Ketahanan Keluarga tersebut.

"Jadi, daripada susah-susah dibahas di DPR, lebih kita dicabut saja RUU ini dan tidak dilanjutkan," pungkasnya.

Seperti diketahui, RUU Ketahanan Keluarga dikritik sejumlah pihak karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi.

RUU itu di antaranya mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.

Baca juga: Indonesia Dinilai Tak Butuh RUU Ketahanan Keluarga

Aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan.

RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan usul DPR dan diusulkan oleh lima anggota DPR dari empat fraksi.

Mereka adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Nasional
DPR Akan Awasi 8 Isu yang Ramai di Masyarakat, UU ITE hingga Jiwasraya

DPR Akan Awasi 8 Isu yang Ramai di Masyarakat, UU ITE hingga Jiwasraya

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Segera Menetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Puan Sebut DPR Akan Segera Menetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada, Pemohon Minta MK Batalkan Penetapan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Sidang Sengketa Pilkada, Pemohon Minta MK Batalkan Penetapan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Nasional
KPK Sebut Pengusutan Kasus Korupsi oleh BUMD DKI Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

KPK Sebut Pengusutan Kasus Korupsi oleh BUMD DKI Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

Nasional
Hakim Tanya Alasan Polda Metro Jaya Absen Dua Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Sebelumnya

Hakim Tanya Alasan Polda Metro Jaya Absen Dua Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Sebelumnya

Nasional
Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Nasional
Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Nasional
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Nasional
Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Nasional
Usai Masa Reses, Puan Ingin Anggota DPR Tetap Produktif

Usai Masa Reses, Puan Ingin Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X