Menteri Desa Bahas Pengawasan Dana Desa dengan KPK

Kompas.com - 03/03/2020, 19:48 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memberi keterangan pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memberi keterangan pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/3/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (3/3/2020).

Abdul Halim mengatakan, ia bertemu dengan pimpinan KPK untuk membangun sistem pengawasan dana desa yang anggarannya mencapai Rp 72 triliun pada 2020 ini.

"Kita membangun sebuah sistem pengawasan pemanfaatan dana desa supaya lebih bagus lagi karena dana desa itu tiap tahun naik, kemarin Rp 70 triliun 2019, 2020 Rp 72 triliun, itu yang dana desa saja," kata Abdul Halim di Gedung Merah Putih KPK, Selasa sore.

Baca juga: Finalis Puteri Indonesia Sambangi KPK untuk Belajar Antikorupsi

Abdul Halim mengatakan, ada dua fokus dalam pengelolaan dana sesa tahun ini yaitu transformasi ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.

Ia menyebut, pihaknya mendapat sejumlah masukan dari KPK pada pertemuan hari ini yang akan ditindaklanjuti dalam pertemuan berikutnya.

"Termasuk arahan KPK untuk menyuusun pedoman penggunaan dana desa yang lebih teknis. Sehingga masing-masing punya acuan panduan dan tolak ukurnya jelas," ujar Abdul Halim.

Abdul Halim juga menyampaikan, dana desa yang disediakan tersebut merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang angkanya mencapai Rp 130 triliun se-Indonesia.

"Karena ada empat sumber di APBDes itu, satu dana desa APBN; kedua,alokasi dana desa dari kabupaten; ketiga, bantuan keuangan desa dari provinsi; dan keempat, pendapatan asli desa," kata Abdul Halim.

Baca juga: KPK: 175.434 Pejabat Negara Belum Laporkan LHKPN

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengingatkan kepada Abdul Halim bahwa ada peran yang mesti dilakukan oleh Kemendes dalam program strategi nasional pencegahan korupsi.

"Kita juga ingatkan, sejak dana desa ada, KPK juga concern untuk memastikan bahwa ini sudah berjalan baik atau apa yang bisa dibantu untuk hal itu," kata Lili.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X