Kompas.com - 03/03/2020, 19:48 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memberi keterangan pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memberi keterangan pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/3/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (3/3/2020).

Abdul Halim mengatakan, ia bertemu dengan pimpinan KPK untuk membangun sistem pengawasan dana desa yang anggarannya mencapai Rp 72 triliun pada 2020 ini.

"Kita membangun sebuah sistem pengawasan pemanfaatan dana desa supaya lebih bagus lagi karena dana desa itu tiap tahun naik, kemarin Rp 70 triliun 2019, 2020 Rp 72 triliun, itu yang dana desa saja," kata Abdul Halim di Gedung Merah Putih KPK, Selasa sore.

Baca juga: Finalis Puteri Indonesia Sambangi KPK untuk Belajar Antikorupsi

Abdul Halim mengatakan, ada dua fokus dalam pengelolaan dana sesa tahun ini yaitu transformasi ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.

Ia menyebut, pihaknya mendapat sejumlah masukan dari KPK pada pertemuan hari ini yang akan ditindaklanjuti dalam pertemuan berikutnya.

"Termasuk arahan KPK untuk menyuusun pedoman penggunaan dana desa yang lebih teknis. Sehingga masing-masing punya acuan panduan dan tolak ukurnya jelas," ujar Abdul Halim.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Abdul Halim juga menyampaikan, dana desa yang disediakan tersebut merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang angkanya mencapai Rp 130 triliun se-Indonesia.

"Karena ada empat sumber di APBDes itu, satu dana desa APBN; kedua,alokasi dana desa dari kabupaten; ketiga, bantuan keuangan desa dari provinsi; dan keempat, pendapatan asli desa," kata Abdul Halim.

Baca juga: KPK: 175.434 Pejabat Negara Belum Laporkan LHKPN

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengingatkan kepada Abdul Halim bahwa ada peran yang mesti dilakukan oleh Kemendes dalam program strategi nasional pencegahan korupsi.

"Kita juga ingatkan, sejak dana desa ada, KPK juga concern untuk memastikan bahwa ini sudah berjalan baik atau apa yang bisa dibantu untuk hal itu," kata Lili.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Nasional
KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

Nasional
Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Nasional
Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Nasional
Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.