3 Poin Dalam RUU Ketahanan Keluarga yang Tuai Kritik

Kompas.com - 27/02/2020, 05:58 WIB
Ilustrasi peraturan Andrea RankovicIlustrasi peraturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang menjadi usulan DPR ramai kritik dan ditolak masyarakat.

Pasalnya, RUU Ketahanan Keluarga dinilai terlalu mengatur ranah privat warga negara, terutama hubungan suami-istri dalam keluarga.

Adapun menurut International for Criminal Justice Reform ( ICJR) ada tiga poin soal RUU ini yang perlu dikritisi.

Berikut tiga poin kritik ICJR terhadap RUU Ketahanan Keluarga :

1. Mereduksi peran agama

Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahyu menilai, RUU Ketahanan Keluarga mengerdilkan peran agama dalam membimbing pembentukan fungsi keluarga yang dinamis.

Anggara menjelaskan, pada Pasal 16 ayat (1) dimuat kewajiban anggota keluarga yang terdiri dari kewajiban menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama, menghormati hak anggota Keluarga lainnya; melaksanakan pendidikan karakter dan akhlak mulia; serta mengasihi, menghargai, melindungi, menghormati anggota keluarga.

Baca juga: RUU PKS Dinilai Lebih Penting Dibandingkan RUU Ketahanan Keluarga

Kemudian, pada Pasal 24 ayat (2) RUU ini menguraikan kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

"Kewajiban-kewajiban yang diuraikan tersebut tidak bisa dijangkau oleh kewenangan negara, karena negara tidak bisa melihat/menguraikan konsekuensi atas pelanggaran kewajiban-kewajiban tersebut, karena kewajiban yang diuraikan adalah ruang spiritualitas seseorang," kata Anggara dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2020).

2. Diskriminasi gender

Anggara mengatakan, dalam Pasal 2 huruf k RUU Ketahanan Keluarga diatur bahwa ketahanan keluarga berasaskan non diskriminasi.

Namun, pada Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) hak dan kewajiban suami istri jelas berbeda.

Baca juga: RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Tengah Pandemi Covid-19, TNI AU Selenggarakan HUT ke-74 Secara Sederhana

Di Tengah Pandemi Covid-19, TNI AU Selenggarakan HUT ke-74 Secara Sederhana

Nasional
Mei, Target BPPT Selesaikan Purwarupa Alat Tes Covid-19

Mei, Target BPPT Selesaikan Purwarupa Alat Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah: Pemda Dipersilakan Ajukan PSBB

Pemerintah: Pemda Dipersilakan Ajukan PSBB

Nasional
Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tetapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik...

Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tetapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik...

Nasional
Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Nasional
SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

Nasional
Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Nasional
Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Nasional
Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Nasional
Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Nasional
Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Nasional
Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Nasional
Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X