RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Seperti Tata Tertib

Kompas.com - 03/03/2020, 20:24 WIB
Guru Besar Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati dalam diskusi bertajuk Tolak RUU Ketahanan Keluarga: RUU Kok Gitu?, di FMIPA Universitas Indonesia, Selasa (3/3/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariGuru Besar Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati dalam diskusi bertajuk Tolak RUU Ketahanan Keluarga: RUU Kok Gitu?, di FMIPA Universitas Indonesia, Selasa (3/3/2020).

Seperti diketahui, RUU Ketahanan Keluarga dikritik sejumlah pihak karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi.

RUU itu di antaranya mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.

Baca juga: Indonesia Dinilai Tak Butuh RUU Ketahanan Keluarga

Aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan.

RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan usul DPR dan diusulkan oleh lima anggota DPR dari empat fraksi.

Mereka adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Nasional
Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Nasional
Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Nasional
Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Nasional
Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Nasional
Muhammadiyah Ingatkan Pembangunan Ekonomi Agar Tak Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Muhammadiyah Ingatkan Pembangunan Ekonomi Agar Tak Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Nasional
10 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

10 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

Nasional
Doni Monardo Optimis Pandemi Covid-19 Bisa Terkendali pada 17 Agustus 2021

Doni Monardo Optimis Pandemi Covid-19 Bisa Terkendali pada 17 Agustus 2021

Nasional
Riset PPIM UIN Jakarta: 30,16 Persen Mahasiswa Indonesia Intoleran

Riset PPIM UIN Jakarta: 30,16 Persen Mahasiswa Indonesia Intoleran

Nasional
Pemerintah Akan Buka Penerimaan 1 Juta Formasi Guru PPPK

Pemerintah Akan Buka Penerimaan 1 Juta Formasi Guru PPPK

Nasional
Ini Alasan Presiden Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras

Ini Alasan Presiden Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional
Setahun Pandemi, Persi Sebut Nakes Sempat Alami Kejenuhan

Setahun Pandemi, Persi Sebut Nakes Sempat Alami Kejenuhan

Nasional
KPK Dalami Bagi-bagi Uang Edhy Prabowo dalam Kasus Suap Ekspor Benih Lobster

KPK Dalami Bagi-bagi Uang Edhy Prabowo dalam Kasus Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
 Jokowi Putuskan Cabut Aturan soal Investasi Miras dalam Perpres 10/2021

Jokowi Putuskan Cabut Aturan soal Investasi Miras dalam Perpres 10/2021

Nasional
Kasus Wali Kota Cimahi, KPK Panggil Asisten Daerah

Kasus Wali Kota Cimahi, KPK Panggil Asisten Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X