Kompas.com - 02/03/2020, 21:12 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto memastikan bahwa seluruh jemaah umrah yang kini tertunda perjalanannya ke Arab Saudi akan diberangkatkan.

Namun, mengenai waktu pemberangkatannya, DPR maupun pemerintah belum dapat memastikan.

"Ya semua harus diberangkatkan, yang sudah bayar, yang sudah antri, yang sudah punya hak untuk berangkat diberangkatkan semua tanpa ada pihak yang dirugikan," kata Yandri saat ditemui di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Corona Berpotensi Gagalkan Pemberangkatan Haji, Ini Usulan Ketua Komisi VIII

Yandri mengatakan, pemerintah Indonesia tak bisa berbuat banyak terhadap kebijakan pemerintah Arab Saudi menunda sementara pemberangkatan umrah karena perkembangan penyebaran virus corona.

Menurut dia, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.

Namun demikian, yang bisa pemerintah lakukan adalah melakukan lobi-lobi untuk mengupayakan agar jemaah asal Indonesia dapat diberangkatkan.

"Bagaimana advokasi atau penanganan di dalam negeri itu justru yang kita butuhkan terhadap jamaah yang belum berangkat," ujar Yandri.

Baca juga: Menag Fachrul Razi Berharap Penghentian Visa Arab Saudi Tak Berlanjut ke Musim Haji

Yandri menyebut, jika pemerintah Arab Saudi bisa dinegosiasi, pihaknya ingin supaya jemaah umrah yang sehat segera diberangkatkan.

Namun, untuk memastikan kesehatannya selama umrah, jemaah tersebut didampingi tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI.

"Tapi ini kan perlu lobi, perlu kebijakan yang harus disepakati kedua belah pihak," katanya.

Baca juga: Update! Arab Saudi Belum Akan Mencabut Penundaan Akses Masuk Jemaah Umrah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X