Wakil Ketua Komisi IX Sebut Kewenangan BPOM Perlu Ditambah

Kompas.com - 26/02/2020, 22:56 WIB
Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) perlu ditambah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat Makanan.

Sebab, kata dia, selama ini BPOM hanya bisa mengawasi saja tanpa bisa menindak pelaku yang melanggar produksi obat dan makanan.

"Kewenangan BPOM memang perlu ditambah melalui RUU tersebut. Selama ini, BPOM hanya bisa mengawasi sedangkan penindakan diserahkan pada pihak kepolisian," kata Nihayatul dikutip dari keterangan pers, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Soal Pengesahan RUU POM, Anggota DPR Minta Pemerintah Tiru RUU Perpajakan

Menurut Nihayatul, selama ini sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak seimbang.

Contohnya, memasukkan bahan kimia ke kosmetik hanya dihukum dua bulan saja.

"Arah RUU ini lebih kepada ketahanan pangan kita sehingga BPOM nantinya bisa mengawasi keseluruhan proses produksi," kata dia.

Politisi PKB itu mengatakan, sejauh ini baru ada 40 loka lebih dari 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia sehingga pengawasan masih belum berjalan efektif.

Fungsi loka sama seperti Balai POM yaitu melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi maupun distribusi obat dan makanan.

Baca juga: Pembahasan RUU POM Tidak Carry Over, Pemerintah Dinilai Tak Serius

Termasuk juga sertifikasi produk, pengujian obat dan makanan, hingga pengawasan fasilitas kefarmasian. Namun yang membedakan adalah wilayah kerjanya.

Pada kabupaten kota yang belum ada Loka, mereka bekerja sama dengan dinas kesehatan yang belum tentu memiliki laboratorium yang mumpuni untuk melakukan uji coba.

Oleh karena itu, ia berharap nantinya BPOM akan mendapat anggaran yang besar apabila RUU POM sudah disahkan.

Dengan demikian BPOM pun bisa menambah fasilitas pelayanannya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sampaikan Duka Cita Atas Berpulangnya Glenn Fredly

Jokowi Sampaikan Duka Cita Atas Berpulangnya Glenn Fredly

Nasional
Di Tengah Pandemi Covid-19, TNI AU Selenggarakan HUT ke-74 Secara Sederhana

Di Tengah Pandemi Covid-19, TNI AU Selenggarakan HUT ke-74 Secara Sederhana

Nasional
Mei, Target BPPT Selesaikan Purwarupa Alat Tes Covid-19

Mei, Target BPPT Selesaikan Purwarupa Alat Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah: Pemda Dipersilakan Ajukan PSBB

Pemerintah: Pemda Dipersilakan Ajukan PSBB

Nasional
Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tetapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik...

Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tetapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik...

Nasional
Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Nasional
SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

Nasional
Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Nasional
Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Nasional
Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Nasional
Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Nasional
Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Nasional
Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Nasional
Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X