Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Minta Mendagri Turun Langsung Cek Pembuatan e-KTP

Kompas.com - 26/02/2020, 19:04 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengecek langsung perekaman dan pencetakan KTP elektronik (e-KTP).

Johan sangsi pelaksanaan perekaman dan pencetakan e-KTP berjalan baik-baik saja seperti yang selama ini dilaporkan Kemendagri.

"Menurut saya Pak Mendagri perlu mengecek yang di lapangan itu seperti apa, seperti yang disampaikan Pak Dirjen (Dukcapil) atau tidak," kata Johan dalam rapat kerja bersama Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Bogor Siap Distribusikan 52.045 Lembar E-KTP kepada Warga

Ia mengaku sempat mendapatkan laporan mengenai persoalan e-KTP.

Johan mengaku tidak bisa menerima begitu saja laporan Mendagri bahwa pelaksanaan e-KTP baik-baik saja.

"Saya beberapa kali RDP dengan Pak Mendagri dan Pak Dirjen Dukcapil ini selalu menjawab dengan baik dan seolah-olah tidak ada masalah di lapangan," ujar dia. 

Tito pun mengaku telah menginstruksikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Ia meminta Zudan menyamar sebagai masyarakat yang hendak merekam e-KTP.

"Saya minta kepada Dirjen Dukcapil tapi saya minta kita back-up dengan yang lain dari inspektorat langsung pengecekan di lapangan termasuk menjadi mistery buyers, jadi seolah-olah kami sebagai masyarakat kemudian nyamar sebagai masyarakat mengikuti prosesnya," kata Tito.

"Mengalami itu enggak, ternyata susah blangko e-KTP atau ternyata diberikan surat keterangan," ucap dia.

Baca juga: Bogor Siap Distribusikan 52.045 Lembar E-KTP kepada Warga

Menurut dia, anggaran pengadaan e-KTP untuk seluruh wilayah Indonesia telah mencukupi. Namun, Tito memastikan akan mencari tahu kendala pembuatan kartu tanda penduduk itu.

"Jadi sebetulnya untuk masalah anggaran tidak masalah. Nah, ini ada apa macetnya di sini yang perlu kita cari karena kuota atau lambat pengadaannya. Ini mohon maaf kami akan cari penyebabnya apa," ucap Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com