Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Kompas.com - 26/02/2020, 13:33 WIB
Rapat Komisi I DPR dengan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Rapat Komisi I DPR dengan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Komite Penyelamat TVRI Agil Samal menilai langkah pemberhentian sementara proses seleksi calon Direktur Utama (Dirut) TVRI oleh DPR sudah tepat.

"DPR melakukan yang semestinya mereka lakukan karena semua proses kisruh TVRI ini tengah ditangani oleh Komisi I DPR RI," kata Agil pada Kompas.com, Rabu (26/2/2020).

"Dewas (Dewan Pengawas) menunjukan rasa tidak hormat mereka kepada lembaga legislatif yang selama ini menaungi TVRI," sambung dia.

Baca juga: Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Agil menilai, pemberhentian proses seleksi calon Dirut TVRI ini sangat penting.

Sebab, kata dia, apabila proses seleksi calon Dirut TVRI dilanjutkan, akan memberikan dampak buruk bagi karyawan.

"Karena bisa kita bayangkan apa dan output yang dihasilkan dengan pansel yang sejak awal telah menerabas semua aturan yang berlaku. Hanya satu kata, dewas abai peraturan," ujar dia.

Ia juga menilai, Dewan Pengawas TVRI telah melanggar banyak aturan yang akhirnya merugikan TVRI.

Kerugian itu di antaranya, terkait tunjangan karyawan hingga hilangnya kepercayaan kerja sama oleh pihak ketiga sejak pemberhentian Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI.

Baca juga: Dewas Setuju Proses Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

"Banyak pos struktural yang kosong karena pensiun sejak Desember 2019 tidak bisa diangkat karena Dirut tidak ada," ungkap Agil.

"Ketiga, tidak ada perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Keempat, kepercayaan pihak ketiga menurun kepada TVRI akibat pemberhentian Pak Helmy Yahya," ucapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X