Kompas.com - 25/02/2020, 16:46 WIB
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses seleksi calon Direktur Utama TVRI dihentikan sementara.

Hal itu diputuskan dalam rapat Komisi I DPR dengan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

"Untuk proses yang sedang berlangsung saat ini dihentikan dulu," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid seusai rapat.

Baca juga: Dirut Metro TV Mundur dari Seleksi Calon Dirut TVRI

Alasannya, Dewas TVRI kurang berkomunikasi dengan Komisi I DPR terkait proses seleksi calon Dirut TVRI.

Proses seleksi calon Dirut TVRI itu diketahui dibuka pada 3 Februari 2020 dan sudah terjaring 16 nama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami ingin proses seleksi yang dilakukan oleh Dewas itu bisa tertib administrasi, tertib anggaran juga dan lain-lain. Karena ini terkait juga dengan anggaran untuk melakukan proses seleksi, maka ini perlu dilaporkan dulu kepada DPR," ujar Meutya.

Baca juga: Ini 16 Nama Calon Dirut TVRI Pengganti Helmy Yahya yang Lulus Seleksi Makalah

Namun, ia memastikan para calon Dirut TVRI yang sudah masuk tahap seleksi tak akan gugur.

Meutya mengatakan para calon tidak perlu khawatir. Proses seleksi hanya ditunda hingga pengalokasian anggaran dan proses seleksi calon Dirut TVRI disepakati bersama DPR.

"Agar calon-calon tidak khawatir yang sudah mengikuti proses akan otomatis masuk dalam proses recruitment calon dirut yang akan dilakukan nanti setelah ada persetujuan dari DPR," tuturnya.

Baca juga: Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Selain itu, Komisi I DPR menyoroti permasalahan tunjangan kinerja karyawan TVRI yang hingga saat ini belum selesai karena belum ada Dirut TVRI definitif yang menggantikan Helmy Yahya.

Mengenai hal tersebut, Meutya mengatakan Komisi I akan menjadwalkan rapat dengan Kementerian Keuangan untuk alokasi anggaran untuk merealisasikan tunjangan karyawan TVRI.

"Dari Komisi I DPR akan memanggil Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terhadap tunjangan kinerja karyawan yang saat ini karena belum ada dirut definitif, maka itu jadi terhambat. Jadi kita dahulukan itu terlebih dahulu, kita akan mencari solusi dengan Kementerian Keuangan," ujar Meutya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

Nasional
 Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

Nasional
Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Nasional
PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X