Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Kompas.com - 23/02/2020, 19:52 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) bersama Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan mayoritas responden ingin pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

Seperti diketahui pileg dan pilpres pada 2019 lalu dilaksanakan secara serentak.

Berdasarkan survei, sebanyak 56,4 responden dari 2.197 responden ingin keduanya diselenggarakan secara terpisah pada Pemilu 2024.

"Ternyata, mayoritas teman-teman, menginginkan pileg dan pilpres ini untuk dipisah. Maka ini untuk DPR selaku pengendali kebijakan politk ini bisa jadi referensi untuk dipertimbangkan," kata Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Alasannya, kata Adi, Indonesia masih belum memiliki infrastruktur politik yang mumpuni untuk menyelenggarakan pileg dan pilpres secara serentak.

Hal itu dilihat dari banyaknya pekerja pemilu yang meninggal dunia dalam pelaksanaannya karena berbagai faktor.

Meski demikian, sebanyak 36,8 persen responden menyatakan agar pelaksanaan pileg dan pilpres, tetap dilangsungkan serentak seperti pada Pemilu 2019 lalu.

"Alasannya sederhana, ini soal efisiensi waktu, ini soal efisiensi anggaran. Sehingga publik tidak ingin terlampau dipusingkan dengan politik yang selalu berjenjang," ujar Adi.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

"Capek juga kalau tiap hari ngomongin politik, sementara kebutuhan ekonomi Indonesia maju yang mereka harapkan," imbuh Ari.

Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling di 220 wilayah desa/kelurahan secara proporsional ini juga memotret harapan responden terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Hasilnya, 70,5 persen responden menginginkan Indonesia yang maju dan makmur. Sementara, 12,2 persen lainnya ingin Indonesia menjadi religius dan berakhlak mulia.

"Lainnya ingin Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing (8,9 persen) dan Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (6,5 persen)," ungkap dia.

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Maruf

Untuk diketahui, tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com