Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Kompas.com - 23/02/2020, 18:51 WIB
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Indo Barometer menunjukkan tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres pada Pilpres 2024.

Ketiganya yakni, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Prabowo Subianto unggul (43,1 persen), disusul Mohammad Mahfud MD (6,9 persen), dan Erick Thohir (5,8 persen)," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil surveinya di Century Park Hotel, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Selanjutnya pada posisi keempat disusul oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (2,7 persen), posisi kelima Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (1,8 persen), dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (1,7 persen) pada posisi keenam.

Adapun di posisi ketujuh dan kedelapan ditempati oleh Kepala BIN Budi Gunawan (0,7 persen) dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (0,1 persen).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu sebanyak 37,3 persen responden tak menjawab.

Baca juga: Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Survei nasional ini dilaksanakan pada 9 – 15 Januari 2020 di 34 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling terhadap 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen, serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

Nasional
Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Nasional
Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Nasional
11 Anggota DPR Positif Covid-19

11 Anggota DPR Positif Covid-19

Nasional
Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Nasional
Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Nasional
Kementerian PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Kementerian PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Nasional
Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Nasional
Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Nasional
Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Nasional
Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Nasional
KPK Dalami Pembayaran Fee Terkait Komisi Fiktif Saat Periksa Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi Jasindo

KPK Dalami Pembayaran Fee Terkait Komisi Fiktif Saat Periksa Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi Jasindo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X