Soal Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Pemerintah Dinilai Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Privat

Kompas.com - 22/02/2020, 20:17 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengkritik usul Menko PMK Muhadjir Effendy untuk membuat fatwa agar orang kaya menikahi orang miskin.

Sandiaga mengatakan, Pemerintah telah ikut campur terlalu dalam ke kehidupan pribadi seseorang dengan meminta orang kaya menikahi orang miskin.

"Untuk mengawinkan antara si kaya dan si miskin ini, saya rasa pemerintah terlalu jauh masuk ke ranah privat, ini pendapat pribadi saya," kata Sandiaga di Rumah Siap Kerja, Sabtu (22/2/2020).

Sandiaga mengakui bahwa usulan Muhadjir tersebut merupakan inovasi dalam memutus rantai kemiskinan.

Baca juga: Soal Usulan Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Wakil Ketua Komisi VIII: Jodoh Itu Urusan Pribadi

Namun, ia mengingatkan, jodoh seseorang itu berada di tangan Tuhan dan upaya memberantas kemiskinan juga dapat diwujudkan dengan cara orang kaya memberi sumbangan ke yang miskin.

"Saya sepakat bahwa Pak Muhadjir ini ingin memberantas kemiskinan dan salah satu inovasinya adalah dengan mengawinkan antara si kaya dan si miskin justru menurut saya ini hal yang sangat privat," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan agar orang kaya menikahi orang miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Baca juga: Usul Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Menko PMK Sebut untuk Putus Rantai Kemiskinan

Muhadjir mengusulkan hal tersebut sebagai fatwa dan gerakan moral.

"Saya minta ada semacam gerakan moral. Bagaimana supaya memutus mata rantai kemiskinan itu antara lain supaya yang kaya juga tidak harus memilih-milih ketika mencari jodoh ataupun menantu. Harus sama kaya. Jadi gerakan moral saja. Fatwa itu, anjuran," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ia meyakini bila para orang kaya menikahi orang miskin sangat membantu memutus mata rantai kemiskinan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X