Soal Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Pemerintah Dinilai Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Privat

Kompas.com - 22/02/2020, 20:17 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengkritik usul Menko PMK Muhadjir Effendy untuk membuat fatwa agar orang kaya menikahi orang miskin.

Sandiaga mengatakan, Pemerintah telah ikut campur terlalu dalam ke kehidupan pribadi seseorang dengan meminta orang kaya menikahi orang miskin.

"Untuk mengawinkan antara si kaya dan si miskin ini, saya rasa pemerintah terlalu jauh masuk ke ranah privat, ini pendapat pribadi saya," kata Sandiaga di Rumah Siap Kerja, Sabtu (22/2/2020).

Sandiaga mengakui bahwa usulan Muhadjir tersebut merupakan inovasi dalam memutus rantai kemiskinan.

Baca juga: Soal Usulan Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Wakil Ketua Komisi VIII: Jodoh Itu Urusan Pribadi

Namun, ia mengingatkan, jodoh seseorang itu berada di tangan Tuhan dan upaya memberantas kemiskinan juga dapat diwujudkan dengan cara orang kaya memberi sumbangan ke yang miskin.

"Saya sepakat bahwa Pak Muhadjir ini ingin memberantas kemiskinan dan salah satu inovasinya adalah dengan mengawinkan antara si kaya dan si miskin justru menurut saya ini hal yang sangat privat," ujar Sandiaga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan agar orang kaya menikahi orang miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Baca juga: Usul Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Menko PMK Sebut untuk Putus Rantai Kemiskinan

Muhadjir mengusulkan hal tersebut sebagai fatwa dan gerakan moral.

"Saya minta ada semacam gerakan moral. Bagaimana supaya memutus mata rantai kemiskinan itu antara lain supaya yang kaya juga tidak harus memilih-milih ketika mencari jodoh ataupun menantu. Harus sama kaya. Jadi gerakan moral saja. Fatwa itu, anjuran," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ia meyakini bila para orang kaya menikahi orang miskin sangat membantu memutus mata rantai kemiskinan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.