Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Kompas.com - 22/02/2020, 16:16 WIB
Pembina Yayasan Sukma Bangsa, Surya Paloh, memberi sambutan dalam  acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPembina Yayasan Sukma Bangsa, Surya Paloh, memberi sambutan dalam acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020).

ACEH, KOMPAS.com - Pembina Yayasan Sukma Bangsa Surya Paloh menyebut, Provinsi Aceh mengalami ketergantungan pada otonomi khusus (otsus) yang hingga kini telah berjalan 16 tahun.

Menurut Surya, ketergantungan pada otsus bukan pertanda yang baik dan justru berbahaya bagi pembangunan negara.

"Ketergantungan terhadap otsus terlalu besar bagi berjalannya roda pembangunan di wilayah Aceh dan itu artinya tidak sehat. Tidak sehat bahkan berbahaya itu," kata Surya dalam sambutannya di hadapan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan masyarakat Aceh yang hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020).

Baca juga: APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Surya meminta adanya perbaikan atas keadaan ini. Menurut dia, persoalan ketergantungan dapat diselesaikan jika seluruh elemen menghilangkan kepentingan jangka pendek.

Surya bahkan meminta pemerintah pusat untuk memberikan asistensi khusus terhadap pelaksanaan otsus. Hal ini ia sampaikan ke Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam acara.

"Tapi bapak presiden, apa yang terasa di daerah ini memerlukan asistensi khusus dari pusat, asistensi secara khusus. Daerah ini memerlukan supervisi secara khusus walaupun telah mendapatkan kekhususan sebagai daerah otonomi khusus," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Menjawab permintaan Surya, Jokowi pada sambutannya menyatakan bahwa dirinya bersedia secara langsung mendampingi pelaksanaan otsus di Aceh.

"Kalau tadi Bang Surya Paloh menyampaikan perlu asistensi, saya bertanya pada pemda, perlu nggak? Kalau perlu besok saya langsung dampingi," kata dia.

Secara khusus, Jokowi pun meminta pemerintah daerah Aceh untuk mengelola dana otsus secara efektif.

"Pokoknya tata kelola harus bersih, akuntabel," katanya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 per 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Covid-19 per 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Nasional
SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

Nasional
Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Nasional
Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Nasional
Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Nasional
Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Nasional
Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Nasional
Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Nasional
Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Nasional
Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan 'Online' sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan "Online" sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Nasional
Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Nasional
Menkominfo Berharap Aplikasi 'Peduli Lindungi' Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Menkominfo Berharap Aplikasi "Peduli Lindungi" Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Nasional
Menteri Agama: Jangan Tolak Jenazah Pasien Covid-19

Menteri Agama: Jangan Tolak Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X