Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/02/2020, 08:32 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, negara sebaiknya tidak ikut mencampuri urusan memilih jodoh warga negaranya.

Hal ini disampaikan Ace dalam menanggapi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang mengusulkan orang kaya menikahi orang miskin guna memutus mata rantai kemiskinan.

"Soal memilih jodoh itu urusan pribadi tak perlu ikut campur negara. Ajaran Islam tentang perjodohan sekufu juga tak harus dimaknai sebagai kesalahan penafsiran," kata Ace saat dihubungi wartawan, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Usul Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Menko PMK Sebut untuk Putus Rantai Kemiskinan

Ace mengatakan, untuk memutus mata rantai kemiskinan, pemerintah seharusnya mencari strategi yang tepat agar dapat menanggulangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan ekonomi, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja. 

Ace menilai, pernyataan Menko PMK terkait usulan orang kaya menikahi orang miskin tidak tepat.

Menurut dia, ada berbagai cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan, seperti memberikan akses rakyat miskin melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan keterampilan berusaha atau kewirausahaan.

"Itu cara yang paling tepat untuk memutus kemiskinan," ucap dia. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan agar orang kaya menikahi orang miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Muhadjir mengusulkan hal tersebut sebagai fatwa dan gerakan moral.

"Saya minta ada semacam gerakan moral. Bagaimana supaya memutus mata rantai kemiskinan itu antara lain supaya yang kaya juga tidak harus memilih-milih ketika mencari jodoh ataupun menantu. Harus sama kaya. Jadi gerakan moral saja. Fatwa itu, anjuran," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ia yakin, bila para orang kaya menikahi orang miskin, ini dapat membantu memutus mata rantai kemiskinan.

Muhadjir menyanyangkan saat ini tumbuh pola pikir di masyarakat yang kerap mencari jodoh atau menantu dengan status sosial ekonomi yang setara.

Akibatnya, menurut dia, orang kaya selalu menikah dengan orang kaya dan yang miskin selalu menikah dengan yang sama miskinnya.

Baca juga: Soal Fatwa Pernikahan Orang Miskin dan Kaya, Ini Penjelasan Menko PMK

Muhadjir juga mengatakan, ketika orang miskin menikah dengan orang miskin maka akan menciptakan keluarga miskin yang baru.

Padahal, pemerintah hendak menurunkan jumlah keluarga miskin yang saat ini mencapai 9,4 persen dari total 57 juta rumah tangga di Indonesia.

Menurut dia, per September 2019 jumlah keluarga miskin mencapai hampir 5 juta.

"Salah satu yang saya amati walaupun ini belum penelitian yang mendalam, perilaku ini adalah dipengaruhi oleh perilaku masyarakat di mana orang akan mencari kesetaraan," tutur Muhadjir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com