Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Minta DPR Segera Bahas Paket Revisi UU Politik

Kompas.com - 19/02/2020, 16:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, DPR sebaiknya segera melakukan pembahasan terhadap paket revisi undang-undang (UU) politik.

Paket tersebut setidaknya memuat revisi UU Pemilu, revisi UU Pilkada dan revisi UU Partai Politik.

"Poin penekanannya adalah pembahasan ini harus segera dimulai agar kemudian kita punya waktu yang cukup untuk melakukan refleksi dan pendalaman terhadap penguatan kepemiluan," ujar Fadli usai melakukan audiensi bersama Kemendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Dia mengingatkan bahwa pemilu kembali digelar pada 2024.

Baca juga: Perludem Harap Revisi UU Pemilu Tak Atur Soal Teknis Pemilu

Sehingga, pemerintah dan DPR saat ini memiliki waktu yang cukup untuk menyusun aturan.

Kemudian, Perludem juga meminta pembahasan revisi UU pemilu, revisi UU partai politik dan revisi UU pilkada dilakukan bersamaan.

Dengan demikian, ada sinkronisasi antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya.

"Dan ini tentu akan menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan di dalam regulasi di bidang politik ini mudah-mudahan dorongan ini bisa segera diwujudkan," tambah Fadli.

Senada dengan Fadli, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pembahasan paket revisi UU politik penting untuk segera dibahas.

Baca juga: Perludem Sebut Persoalan Pemilu 2019 Sangat Kompleks

Feri menyarankan pembahasan revisi nantinya tidak dilakukan terlalu mepet dengan pemilu 2024.

"Kebiasaan kita membahas UU yang selalu mepet, dulu 2017 selesainya kemudian untuk persiapan 2019. Nah Sekarang kita mulai bergeser mempersiapkan jauh-jauh hari paket revisinya sehingga jauh lebih baik," kata Feri.

Audiensi pada Rabu digelar di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat.

Dalam audiensi, hadir Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar,

Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil, Direktur Eksekutif Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, peneliti ICW Donal Fariz dan peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com