Perludem Minta DPR Segera Bahas Paket Revisi UU Politik

Paket tersebut setidaknya memuat revisi UU Pemilu, revisi UU Pilkada dan revisi UU Partai Politik.

"Poin penekanannya adalah pembahasan ini harus segera dimulai agar kemudian kita punya waktu yang cukup untuk melakukan refleksi dan pendalaman terhadap penguatan kepemiluan," ujar Fadli usai melakukan audiensi bersama Kemendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Dia mengingatkan bahwa pemilu kembali digelar pada 2024.

Sehingga, pemerintah dan DPR saat ini memiliki waktu yang cukup untuk menyusun aturan.

Kemudian, Perludem juga meminta pembahasan revisi UU pemilu, revisi UU partai politik dan revisi UU pilkada dilakukan bersamaan.

Dengan demikian, ada sinkronisasi antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya.

"Dan ini tentu akan menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan di dalam regulasi di bidang politik ini mudah-mudahan dorongan ini bisa segera diwujudkan," tambah Fadli.

Senada dengan Fadli, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pembahasan paket revisi UU politik penting untuk segera dibahas.

Feri menyarankan pembahasan revisi nantinya tidak dilakukan terlalu mepet dengan pemilu 2024.

"Kebiasaan kita membahas UU yang selalu mepet, dulu 2017 selesainya kemudian untuk persiapan 2019. Nah Sekarang kita mulai bergeser mempersiapkan jauh-jauh hari paket revisinya sehingga jauh lebih baik," kata Feri.

Audiensi pada Rabu digelar di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat.

Dalam audiensi, hadir Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar,

Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil, Direktur Eksekutif Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, peneliti ICW Donal Fariz dan peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda.