Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kompas.com - 19/02/2020, 15:06 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit kerugian negara dan nasabah dari kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero).

Audit kerugian perlu dilakukan agar pemerintah dapat segera memberikan kepastian pembayaran polis pada nasabah Jiwasraya.

"Agar didapat jumlah yang valid sehingga pemerintah dapat segera memberikan kepastian kepada nasabah kapan pembayaran polis nasabah dapat segera diberikan," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Bambang menilai kasus korupsi Jiwasraya harus dikawal dengan ketat untuk dipastikan tersangka juga dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia berharap penyidik bisa cermat dalam menangani kasus tersebut.

"Penyidik diharapkan dapat bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan kasus tersebut, mengingat kerugian yang dialami sangat besar dan merugikan masyarakat maupun negara," ucap Bambang.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Sejauh ini, Kejagung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya.

Para tersangka yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo.

Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Baca juga: Kejaksaan Agung Buka Peluang Jerat Korporasi dalam Kasus Jiwasraya

Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat.

Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Namun, Kejagung belum memberi keterangan berapa total nilai dari aset-aset tersebut.

Berdasarkan perkembangan terbaru, Kejagung memprediksi kerugian sementara akibat kasus tersebut bertambah menjadi sekitar Rp 17 triliun.

Sebelumnya, kerugian sementara menurut Kejagung sebesar Rp 13,7 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Pejabat Basarnas Terkait Kasus Pengadaan Truk

KPK Periksa Eks Pejabat Basarnas Terkait Kasus Pengadaan Truk

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub-Cawagub pada Pilkada Jakarta

PKS Usung Anies-Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub-Cawagub pada Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Buntut Tekstil Impor Banjiri Dalam Negeri

Jokowi Kumpulkan Menteri Buntut Tekstil Impor Banjiri Dalam Negeri

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cerita Anies Ingin Bertemu Beliau

Gerindra: Prabowo Tidak Cerita Anies Ingin Bertemu Beliau

Nasional
Luhut Sebut Baru 19 Persen Potensi Laut Indonesia yang Terpetakan

Luhut Sebut Baru 19 Persen Potensi Laut Indonesia yang Terpetakan

Nasional
PDI-P Buka Peluang Keluarkan Rekomendasi untuk Pilkada Jakarta Bulan Juli

PDI-P Buka Peluang Keluarkan Rekomendasi untuk Pilkada Jakarta Bulan Juli

Nasional
Jelang Puluhan Pileg Ulang, Bawaslu Minta Waspadai Politik Uang

Jelang Puluhan Pileg Ulang, Bawaslu Minta Waspadai Politik Uang

Nasional
PKS Bantah Usung Sohibul Iman di Jakarta untuk Jegal Anies

PKS Bantah Usung Sohibul Iman di Jakarta untuk Jegal Anies

Nasional
KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

Nasional
Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Nasional
Serangan 'Ransomware' PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Serangan "Ransomware" PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Nasional
Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi 'Online', Disusul Jateng dan Jatim

Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi "Online", Disusul Jateng dan Jatim

Nasional
PDI-P Anggap Sohibul Iman Bukan Pilihan Terakhir untuk Cagub Jakarta, Cuma 'Bargaining' PKS

PDI-P Anggap Sohibul Iman Bukan Pilihan Terakhir untuk Cagub Jakarta, Cuma "Bargaining" PKS

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas 'Ransomware', Data Cadangan Diduga Rusak

Pusat Data Nasional Diretas "Ransomware", Data Cadangan Diduga Rusak

Nasional
Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com