Kompas.com - 19/02/2020, 15:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit kerugian negara dan nasabah dari kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero).

Audit kerugian perlu dilakukan agar pemerintah dapat segera memberikan kepastian pembayaran polis pada nasabah Jiwasraya.

"Agar didapat jumlah yang valid sehingga pemerintah dapat segera memberikan kepastian kepada nasabah kapan pembayaran polis nasabah dapat segera diberikan," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Bambang menilai kasus korupsi Jiwasraya harus dikawal dengan ketat untuk dipastikan tersangka juga dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia berharap penyidik bisa cermat dalam menangani kasus tersebut.

"Penyidik diharapkan dapat bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan kasus tersebut, mengingat kerugian yang dialami sangat besar dan merugikan masyarakat maupun negara," ucap Bambang.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Sejauh ini, Kejagung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya.

Para tersangka yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo.

Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Baca juga: Kejaksaan Agung Buka Peluang Jerat Korporasi dalam Kasus Jiwasraya

Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat.

Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Namun, Kejagung belum memberi keterangan berapa total nilai dari aset-aset tersebut.

Berdasarkan perkembangan terbaru, Kejagung memprediksi kerugian sementara akibat kasus tersebut bertambah menjadi sekitar Rp 17 triliun.

Sebelumnya, kerugian sementara menurut Kejagung sebesar Rp 13,7 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.