RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Kompas.com - 18/02/2020, 22:59 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Ikan Jurnalis Indonesia ( IJTI) Imam Wahyudi menilai masuknya dua pasal yang mengatur pers dikhawatirkan akan membawa Indonesia memasuki rezim otoriter.

"Jangan sampai pemerintah sekarang yang lahir dari rahim reformasi kemudian memutar balik sejarah itu sehingga kita masuk lagi rezim pers otoriter, jangan," tegas Wahyudi di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: RUU Cipta Kerja Ancam Kebebasan Pers, Mahfud MD: Nanti Diperbaiki

Menurut Wahyudi, dua pasal tersebut juga menunjukkan pemerintah berupaya ingin ikut campur tangan dalam aktivitas pers.

Pihaknya pun menegaskan tidak akan membiarkan dua pasal lolos dalam paket kebijakan penyederhanaan aturan tersebut.

Karena itu, Wahyudi bersama insan pers lain secara tegas akan melawan.

"Kami tidak akan biarkan, kami akan melawan seandainya itu terjadi," katanya.

Baca juga: Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

"Tapi kami percaya baik bahwa yang terjadi adalah keteledoran atau khilaf sehingga kalimat itu masuk di sana. Mudah-mudahan nanti pembahasan di DPR tidak muncul lagi," ungkap Wahyudi.

Diketahui, dalam draf yang memuat 1.244 pasal itu turut menyeret aturan pers guna merevisi dua pasal. Dua pasal tersebut adalah Pasal 11 dan Pasal 18.

Insan pekerja pers seperti AJI, LBH Pers, PWI, hingga IJTI merasa keberatan dan mengecam masuknya dua pasal kegiatan pers ke dalam paket penyederhanaan aturan tersebut.

Revisi dalam Omnibus Law pada Pasal 11 sendiri berbunyi: "Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal".

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X