Mendagri Ajak Pemda Ikut Awasi Penggunaan Dana Desa

Kompas.com - 18/02/2020, 20:08 WIB
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah ( pemda) ikut mengawasi penggunaan dana desa.

Menurut Tito, dana desa akan menjadi lebih efektif jika penggunaannya diawasi seluruh perangkat pemda.

Mekanisme pengawasan, kata dia mesti melibatkan camat, bupati/wali kota hingga gubernur.

"Termasuk dari Kemendagri juga akan melakukannya karena pengawasan internal penggunaan keuangan itu adalah Kemendagri,” kata Tito melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Takut Diaudit Dana Desa, Kades Neglasari Tasikmalaya Bakar Kantornya Sendiri

Adapun dana desa tahun 2020 anggarannya mencapai Rp 72 triliun.

Jumlah dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk tahun ini naik Rp 2 triliun dibanding 2019 yang nominalnya sebesar Rp 70 triliun.

“Artinya ini memerlukan pengawasan," ujar Tito.

Tito mengatakan, anggaran dana desa sebesar 72 triliun itu akan dibagikan ke 72.953 desa yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Satu-satunya provinsi yang tidak mendapat kucuran dana desa adalah DKI Jakarta, lantaran ibu kota negara mendapat dana kelurahan.

Menurut Tito, mekanisme pencairan dana desa tahun ini tak seperti tahun lalu. Tahun ini, dana desa dicairkan dengan mekanisme penyaluran dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD), dilanjutkan dengan penyaluran dari RKUD ke rekening kas desa (RKD) dalam tanggal dan waktu yang sama.

Baca juga: Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019

Ia mengklaim, mekanisme yang diterapkan saat ini mampu memotong rantai birokrasi sehingga lebih efektif, dan efisien.

“Agar tidak ada hambatan birokrasi, memotong birokrasi. Kalau lewat provinsi, kabupaten/kota, panjang, potong langsung ke desa mulai tahun ini dan diserahkan. Pertanyaanya adalah Bapak presiden ingin agar dana itu tepat sasaran, betul-betul bisa membuat desa itu bangkit mandiri,” kata Tito.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X