Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/02/2020, 20:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) ikut mengawasi penggunaan dana desa.

Menurut Tito, dana desa akan menjadi lebih efektif jika penggunaannya diawasi seluruh perangkat pemda.

Mekanisme pengawasan, kata dia mesti melibatkan camat, bupati/wali kota hingga gubernur.

"Termasuk dari Kemendagri juga akan melakukannya karena pengawasan internal penggunaan keuangan itu adalah Kemendagri,” kata Tito melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Takut Diaudit Dana Desa, Kades Neglasari Tasikmalaya Bakar Kantornya Sendiri

Adapun dana desa tahun 2020 anggarannya mencapai Rp 72 triliun.

Jumlah dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk tahun ini naik Rp 2 triliun dibanding 2019 yang nominalnya sebesar Rp 70 triliun.

“Artinya ini memerlukan pengawasan," ujar Tito.

Tito mengatakan, anggaran dana desa sebesar 72 triliun itu akan dibagikan ke 72.953 desa yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Satu-satunya provinsi yang tidak mendapat kucuran dana desa adalah DKI Jakarta, lantaran ibu kota negara mendapat dana kelurahan.

Menurut Tito, mekanisme pencairan dana desa tahun ini tak seperti tahun lalu. Tahun ini, dana desa dicairkan dengan mekanisme penyaluran dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD), dilanjutkan dengan penyaluran dari RKUD ke rekening kas desa (RKD) dalam tanggal dan waktu yang sama.

Baca juga: Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019

Ia mengklaim, mekanisme yang diterapkan saat ini mampu memotong rantai birokrasi sehingga lebih efektif, dan efisien.

“Agar tidak ada hambatan birokrasi, memotong birokrasi. Kalau lewat provinsi, kabupaten/kota, panjang, potong langsung ke desa mulai tahun ini dan diserahkan. Pertanyaanya adalah Bapak presiden ingin agar dana itu tepat sasaran, betul-betul bisa membuat desa itu bangkit mandiri,” kata Tito.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agenda Jokowi Saat Rabu Pon 1 Februari: Sore ke Bali, Pagi Belum Diketahui

Agenda Jokowi Saat Rabu Pon 1 Februari: Sore ke Bali, Pagi Belum Diketahui

Nasional
Eks Ketua Dewan Pembina ACT Dituntut 4 Tahun Penjara di Kasus Penggelapan Dana Boeing

Eks Ketua Dewan Pembina ACT Dituntut 4 Tahun Penjara di Kasus Penggelapan Dana Boeing

Nasional
Propam Didesak Turun Tangan soal Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka

Propam Didesak Turun Tangan soal Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka

Nasional
Saat Pengacara Sambo Sindir Pleidoi 1.178 Halaman Hanya Dibalas Replik Jaksa 19 Halaman

Saat Pengacara Sambo Sindir Pleidoi 1.178 Halaman Hanya Dibalas Replik Jaksa 19 Halaman

Nasional
Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Nasional
Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal 'Reshuffle'

Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal "Reshuffle"

Nasional
Sidang Vonis Ferdy Sambo atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 13 Februari

Sidang Vonis Ferdy Sambo atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 13 Februari

Nasional
Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasional
Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Nasional
Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Nasional
Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

Nasional
Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Nasional
Gerindra Minta Jangan Ada 'Privilege' untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Gerindra Minta Jangan Ada "Privilege" untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.