Laode M Syarif Berharap Dewan Pengawas KPK Lebih Proaktif

Kompas.com - 13/02/2020, 16:48 WIB
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode Muhammad Syarif berharap Dewan Pengawas KPK dapat proaktif dan tidak menunggu adanya laporan dari pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Jadi kan dewan pengawas itu bisa melihat untuk proaktif, bisa diminta dan meminta memberikan masukan kepada pimpinan KPK," ujar Laode saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

Laode M Syarif juga ingin kehadiran Dewan Pengawas KPK dapat memperkuat posisi komisioner.

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Tindaklanjuti Laporan Wadah Pegawai soal Kompol Rossa

Ini termasuk dengan mengingatkan apabila para komisioner bekerja tidak sesuai dengan fungsinya.

Oleh sebab itu Laode berharap dewan pengawas dapat mengoreksi apabila para pimpinan KPK tidak bekerja sesuai fungsinya.

Di sisi lain, dia menilai perjalanan Dewan Pengawas KPK selama ini tampak terbatas.

Hal itu terlihat dari fungsinya yang hanya memberikan persetujuan penindakan, penyadapan, penggeledahan, hingga pencekalan.

Baca juga: Wadah Pegawai KPK Laporkan Polemik Kompol Rossa ke Dewan Pengawas

Fungsi tersebut otomatis mempunyai ketergantungan terhadap inisiatif para pimpinan KPK itu sendiri.

Misalnya permintaan izin penyadapan. Sepanjang pengetahuan Laode, sejauh ini belum ada permintaan untuk melakukan penyadapan dari pimpinan KPK kepada dewan pengawas.

"Menurut yang saya dengar dari RDP beberapa minggu lalu di Komisi III yang disampaikan oleh pimpinan KPK, bahwa sampai waktu itu tidak ada penyadapan, sampai ada beberapa minggu lalu. Kalau tidak ada penyadapan berarti tidak ada permintaan izin ke dewan pengawas," kata dia.

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Sebut Izin Geledah dan Sita Bisa Keluar 2 Jam-3 Jam

Diketahui, terdapat lima dewan pengawas yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kelima orang itu adalah mantan Hakim Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono, dan mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007 Tumpak Hatarongan Panggabean.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X