Laode M Syarif Berharap Dewan Pengawas KPK Lebih Proaktif

Kompas.com - 13/02/2020, 16:48 WIB
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode Muhammad Syarif berharap Dewan Pengawas KPK dapat proaktif dan tidak menunggu adanya laporan dari pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Jadi kan dewan pengawas itu bisa melihat untuk proaktif, bisa diminta dan meminta memberikan masukan kepada pimpinan KPK," ujar Laode saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

Laode M Syarif juga ingin kehadiran Dewan Pengawas KPK dapat memperkuat posisi komisioner.

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Tindaklanjuti Laporan Wadah Pegawai soal Kompol Rossa

Ini termasuk dengan mengingatkan apabila para komisioner bekerja tidak sesuai dengan fungsinya.

Oleh sebab itu Laode berharap dewan pengawas dapat mengoreksi apabila para pimpinan KPK tidak bekerja sesuai fungsinya.

Di sisi lain, dia menilai perjalanan Dewan Pengawas KPK selama ini tampak terbatas.

Hal itu terlihat dari fungsinya yang hanya memberikan persetujuan penindakan, penyadapan, penggeledahan, hingga pencekalan.

Baca juga: Wadah Pegawai KPK Laporkan Polemik Kompol Rossa ke Dewan Pengawas

Fungsi tersebut otomatis mempunyai ketergantungan terhadap inisiatif para pimpinan KPK itu sendiri.

Misalnya permintaan izin penyadapan. Sepanjang pengetahuan Laode, sejauh ini belum ada permintaan untuk melakukan penyadapan dari pimpinan KPK kepada dewan pengawas.

"Menurut yang saya dengar dari RDP beberapa minggu lalu di Komisi III yang disampaikan oleh pimpinan KPK, bahwa sampai waktu itu tidak ada penyadapan, sampai ada beberapa minggu lalu. Kalau tidak ada penyadapan berarti tidak ada permintaan izin ke dewan pengawas," kata dia.

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Sebut Izin Geledah dan Sita Bisa Keluar 2 Jam-3 Jam

Diketahui, terdapat lima dewan pengawas yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kelima orang itu adalah mantan Hakim Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono, dan mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007 Tumpak Hatarongan Panggabean.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X