WP KPK Sebut Pimpinan Ngotot Kembalikan Kompol Rossa ke Polri

Kompas.com - 07/02/2020, 16:28 WIB
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( WP KPK) Yudi Purnomo mengatakan, pimpinan KPK sangat ngotot mengembalikan penyidik KPK Kompol Rossa Purba Bekti ke Polri.

Sebab, Polri sudah dua kali menolak pengembalian Kompol Rossa dari KPK. Namun, pimpinan KPK bersikukuh mengembalikan Kompol Rossa ke institusi asalnya.

"Dari pihak Mabes Polri tidak ingin melakukan penarikan. Ini terbukti dengan Mabes Polri mengirimkan dua kali surat. Bukan hanya satu kali. dua kali surat pembatalan penarikan Kompol Rossa," kata Yudi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: Wadah Pegawai Nilai Penarikan Kompol Rossa Bentuk Pelemahan

Surat pertama, lanjut Yudi, diteken Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Gatot Eddy Pramono pada 21 Januari 2020 guna membatalkan surat penarikan Kompol Rossa yang diteken Asisten SDM Polri pada 13 Januari 2020.

Namun, pimpinan KPK terlanjur memberhentikan dan mengembalikan Kompol Rossa lewat surat tanggal 21 Januari 2020 dengan dalih Polri telah menyetujui permintaan penarikan.

Tanggal 29 Januari 2020, Komjen Gatot kembali meneken surat pembatalan penarikan Kompol Rossa guna merespons surat pengembalian yang dikirim KPK.

"Kepolisian tetap berkomitmen bahwa Mas Rossa tetap di KPK. Sehingga kemudian dikirimkan surat pada tanggal 29 Januari 2020 yang intinya bahwa Kompol Rossa Purbo Bekti tetap melaksanakan tugas di KPK karena massa penugasannya belum usai," kata Yudi.

Baca juga: KPK Beberkan Kronologis Pengembalian Kompol Rossa

Yudi menambahkan bahwa Rossa baru mengetahui pemberhentiannya dari pihak SDM KPK pada 4 Februari 2020 ketika Rossa sedang menjalankan tugas di Medan.

"Sampai saat ini, Mas Rossa belum mendapatkan surat pemberhentian dengan hormat dari KPK atau pengembalian kesana. Karena, Mas Rossa mengatakan bahwa masih patuh dengan tugas dari kepolisian yang sebelumnya, (masa tugas di KPK) sampai September," kata Yudi.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri juga telah membeberkan kronologi pengembalian Kompol Rossa ke Polri.

Namun, Ali tidak menyebut Polri dua kali mengirimkan surat pembatalan penarikan Kompol Rossa. Ali menyebut KPK hanya menerima surat pembatalan tertanggal 21 Januari 2020.

Baca juga: Wadah Pegawai KPK Laporkan Polemik Kompol Rossa ke Dewan Pengawas

Pengembalian Kompol Rossa ke Polri itu menjadi polemik lantaran masa tugas Kompol Rossa masih berlaku hingga September 2020 mendatang.

Kompol Rossa juga diketahui merupakan penyidik dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan eks Komisioner KPU wahyu Setiawan dan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Sejumlah pihak menilai pengembalian Kompol Rossa ini merupakan upaya menghambat proses penyidikan kasus Harun Masiku tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X