Pemerintah Diminta Lebih Sigap dan Tak Gagap Komunikasi soal Karantina WNI

Kompas.com - 04/02/2020, 14:10 WIB
Petugas medis memeriksa kesehatan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China yang baru tiba di Bandara Hang Nadim, Batam, dan akan diberangkatkan menuju Natuna dengan pesawat Hercules TNI di Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). Sebanyak 238 WNI dari Wuhan tersebut selanjutnya dipindahkan ke Natuna untuk menjalani observasi selama kurang lebih dua minggu guna memastikan kesehatannya dan terbebas dari virus corona. ANTARA FOTO/KEMENTERIAN LUAR NEGPetugas medis memeriksa kesehatan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China yang baru tiba di Bandara Hang Nadim, Batam, dan akan diberangkatkan menuju Natuna dengan pesawat Hercules TNI di Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). Sebanyak 238 WNI dari Wuhan tersebut selanjutnya dipindahkan ke Natuna untuk menjalani observasi selama kurang lebih dua minggu guna memastikan kesehatannya dan terbebas dari virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah lebih sigap dan tidak gagap berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna terkait karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Pasalnya, katad Bambang, banyak pihak menilai pemerintah lambat mengkomunikasikan soal akan adanya observasi WNI di Natuna pasca-evakuasi, termasuk kepada pemerintah daerah Natuna sehingga sempat menimbulkan penolakan.

"Yang terpenting sekarang kita tidak boleh lihat ke belakang. Kalaupun ada kegagapan dalam mengatasi, menjelaskan masalah ini, ke depan tidak boleh lagi. Harus ada kesigapan dari seluruh aparat yang ditunjuk oleh pemerintah," ujar Bambang usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Jelaskan soal WNI yang Diobservasi di Natuna

Bambang mengatakan, mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informatika, hingga Menteri Dalam Negeri, serta lembaga-lembaga terkait lain yang diberikan tugas harus lebih sigap.

Selain sigap, ia pun meminta mereka yang ditugaskan agar tidak gagap dalam mengkomunikasikan hal tersebut.

"Menteri Kesehatan, menteri-menteri lain dan lembaga-lembaga lain yang diberikan tugas harus lebih sigap dan dan jangan gagap," ujar Bambang.

Baca juga: 54 Hoaks Penularan Virus Corona dan Lambatnya Antisipasi Pemerintah

Selain itu, Bambang juga meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Natuna terkait observasi yang dilakukan terhadap WNI yang berasal dari Wuhan, China.

"Kepada pemerintah, khususnya yang menangani ini, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Natuna bahwa mereka (WNI yang diobservasi) bukanlah berbahaya, penyebar atau membawa penyakit," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Bambang, masyarakat Natuna tidak sepatutnya menolak, karena bagaimanapun mereka yang diobservasi adalah sama-sama warga negara Indonesia.

Terlebih, mereka juga dinyatakan sehat saat dievakuasi dari Wuhan, China, beberapa hari lalu.

Baca juga: Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X