Salin Artikel

Pemerintah Diminta Lebih Sigap dan Tak Gagap Komunikasi soal Karantina WNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah lebih sigap dan tidak gagap berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna terkait karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Pasalnya, katad Bambang, banyak pihak menilai pemerintah lambat mengkomunikasikan soal akan adanya observasi WNI di Natuna pasca-evakuasi, termasuk kepada pemerintah daerah Natuna sehingga sempat menimbulkan penolakan.

"Yang terpenting sekarang kita tidak boleh lihat ke belakang. Kalaupun ada kegagapan dalam mengatasi, menjelaskan masalah ini, ke depan tidak boleh lagi. Harus ada kesigapan dari seluruh aparat yang ditunjuk oleh pemerintah," ujar Bambang usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Bambang mengatakan, mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informatika, hingga Menteri Dalam Negeri, serta lembaga-lembaga terkait lain yang diberikan tugas harus lebih sigap.

Selain sigap, ia pun meminta mereka yang ditugaskan agar tidak gagap dalam mengkomunikasikan hal tersebut.

"Menteri Kesehatan, menteri-menteri lain dan lembaga-lembaga lain yang diberikan tugas harus lebih sigap dan dan jangan gagap," ujar Bambang.

Selain itu, Bambang juga meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Natuna terkait observasi yang dilakukan terhadap WNI yang berasal dari Wuhan, China.

"Kepada pemerintah, khususnya yang menangani ini, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Natuna bahwa mereka (WNI yang diobservasi) bukanlah berbahaya, penyebar atau membawa penyakit," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Bambang, masyarakat Natuna tidak sepatutnya menolak, karena bagaimanapun mereka yang diobservasi adalah sama-sama warga negara Indonesia.

Terlebih, mereka juga dinyatakan sehat saat dievakuasi dari Wuhan, China, beberapa hari lalu.

Sebelumnya, rencana pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan ditolak oleh warga.

Penolakan itu dilakukan di depan Markas Koramil Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (1/2/2020) siang.

Informasi yang berhasil dihimpun Kompas.com, warga Natuna berkumpul sejak pagi sekitar pukul 10.00 WIB untuk menyampaikan aksinya sehingga membuat akses menuju Bandara Lanud Raden Sadjad tertutup.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti sebelumnya juga mengatakan, Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait daerahnya dijadikan sebagai isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.

Saat ini terdapat 237 WNI dan 1 WNA yang diobservasi di Natuna pasca dievakuasi dari Provinsi Hubei pada Sabtu (1/2/2020).

Mereka akan menjalani observasi selama 14 hari di Natuna.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/14105621/pemerintah-diminta-lebih-sigap-dan-tak-gagap-komunikasi-soal-karantina-wni

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS MInta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

PKS MInta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Nasional
Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Nasional
Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Nasional
Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Nasional
IDI: Ganja untuk Medis Bisa Jadi Pilihan, tetapi Bukan yang Terbaik

IDI: Ganja untuk Medis Bisa Jadi Pilihan, tetapi Bukan yang Terbaik

Nasional
3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

Nasional
Anggota DPR Tegaskan Kajian Legalisasi Ganja untuk Medis, Bukan Kesenangan

Anggota DPR Tegaskan Kajian Legalisasi Ganja untuk Medis, Bukan Kesenangan

Nasional
Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Gerindra: Langkah Strategis Redam Perang

Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Gerindra: Langkah Strategis Redam Perang

Nasional
Wacana Legalisasi Ganja Medis, Polri Tegaskan Masih Ketentuan Merujuk UU Narkotika

Wacana Legalisasi Ganja Medis, Polri Tegaskan Masih Ketentuan Merujuk UU Narkotika

Nasional
Anggota DPR Nilai Kedubes RI Mestinya Sudah Tahu Kasus Kematian TKI di Tahanan Imigrasi Sabah

Anggota DPR Nilai Kedubes RI Mestinya Sudah Tahu Kasus Kematian TKI di Tahanan Imigrasi Sabah

Nasional
Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Sahroni Hargai Putusan Hakim

Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Sahroni Hargai Putusan Hakim

Nasional
RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 121 Pasien Covid-19

RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 121 Pasien Covid-19

Nasional
Wamenkumham Ungkap Lima Poin Perbaikan Draf RKUHP

Wamenkumham Ungkap Lima Poin Perbaikan Draf RKUHP

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.