Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

54 Hoaks Penularan Virus Corona dan Lambatnya Antisipasi Pemerintah

Kompas.com - 04/02/2020, 07:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

Lebih lanjut dia menyebut, sikap masyarakat Natuna yang semula menolak karantina 238 warga itu lebih karena sikap berhati-hati.

"Itu sebetulnya karena kehatian-hatian masyarakat lokal yang belum mendapat informasi dengan lengkap, langkah-langkah tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah. Kita memaklumi bahwa memang ada kekhawatiran itu," jelas Johnny.

Johnny mengatakan pemerintah akan mengambil langkah antisipasi informasi hoaks lewat SMS blast.

Pemerintah akui kurang sosialisasi 

Johnny mengatakan, evakuasi 238 warga dari Wuhan, China berlangsung serba cepat.

Kondisi itu diakuinya sebagai kendala untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

"Memang langkah memindahkan WNI dari Wuhan ke Indonesia itu berlangsung dengan cepat prosesnya," ujar Johnny.

Dia pun mengatakan, persiapan pemulangan itu begitu mendadak dan membutuhkan langkah diplomasi dengan Pemerintah China.

"Semuanya karena membutuhkan komunikasi yang diplomasi dengan Pemerintah China yang mengakibatkan tentu belum sempat ini disosialisasikan, pesawat sudah datang," ujar Johnny.

Baca juga: Kemenkes: Seluruh WNI yang Dievakuasi dari Wuhan dalam Kondisi Sehat

Dengan demikian, pemerintah daerah tidak mendapatkan informasi perihal evakuasi di Natuna ini.

Namun, Johnny mengatakan, komunikasi dengan Pemda Natuna sudah terjalin.

"Per hari ini saya kira pemerintah daerah baik ke pemda maupun DPR-nya sudah mengetahui akan pentingnya pemilihan lokasi Natuna sebagai tempat yang sangat cocok untuk observasi (para WNI)," tutur Johnny.

Menurut dia masyarakat daerah tidak lagi menolak keberadaan 238 warga yang dikarantina di sana.

"Harapannya dengan informasi yang disampaikan ini justru menjadi lebih berkurang karena kita memang ini jangan menyebar dan mengakibatkan masalah baru yang tidak perlu. Ini pencegahan jangan sampai virusnya masuk di Indonesia itu intinya," ucap Johnny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com