Komisi I DPR Rapat dengan Helmy Yahya, Bahas Pemecatan oleh Dewas TVRI

Kompas.com - 28/01/2020, 15:01 WIB
Rapat Komisi I DPR dengan eks Dirut TVRI Helmy Yahya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Rapat Komisi I DPR dengan eks Dirut TVRI Helmy Yahya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR memanggil eks Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya yang dipecat Dewan Pengawas (Dewas) TVRI pada 16 Januari 2020.

Mereka akan menggelar rapat uang melanjutkan pembahasan soal pemberhentian Helmy Yahya yang semestinya menjabat selama lima tahun hingga 2022.

"Hari ini Komisi I DPR RI ingin mendengarkan penjelasan dari Saudara Helmy Yahya mengenai persoalan pemberhentian saudara sebagai Dirut TVRI oleh Dewas TVRI," kata Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis membuka rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). 

Baca juga: Dewan Direksi TVRI Menjawab Tudingan Dewas soal Pemecatan Helmy Yahya

Helmy menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan Komisi I DPR.

Ia pun mengaku bangga pernah memimpin TVRI selama dua tahun.

"Saya merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa dapat kesemptan dari Komisi I DPR untuk memimpin TVRI selama dua tahun," kata Helmy.

Baca juga: Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Sebelumnya, Komisi I DPR telah menggelar rapat bersama Dewas TVRI pada Selasa (21/1/2020).

Kemudian, pada Senin (27/1/2020), Komisi I DPR memanggil Dewan Direksi TVRI.

Agenda rapat keduanya membahas soal pemecatan Helmy Yahya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

Nasional
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci Dari Dalam

Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci Dari Dalam

Nasional
Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Nasional
Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Nasional
Tahap Pertama 'New Normal', Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Tahap Pertama "New Normal", Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Nasional
Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Jokowi: Tingkat Penularan Covid-19 di Beberapa Provinsi Menurun

Jokowi: Tingkat Penularan Covid-19 di Beberapa Provinsi Menurun

Nasional
340.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Persiapan 'New Normal'

340.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Persiapan "New Normal"

Nasional
Pengerahan TNI-Polri untuk Persiapan 'New Normal' Dilakukan di Empat Provinsi

Pengerahan TNI-Polri untuk Persiapan "New Normal" Dilakukan di Empat Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X