Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Siapkan Sejumlah Satgas Amankan Program Nasional

Kompas.com - 28/01/2020, 09:52 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan telah membentuk beberapa satuan tugas (satgas) dalam rangka pengamanan pilkada serentak, Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua, dan sejumlah program pembangunan pemerintah lainnya.

Hal itu diungkapkan Idham usai rapat pimpinan bersama TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2020).

"Dari Polri sendiri telah menyiapkan beberapa satgas-satgas untuk mendukung semua program ini, misalnya Satgas Nusantara, Satgas Masalah Investasi, Satgas Pangan, Satgas Khusus Pengamanan Papua," ujar Idham.

Baca juga: Kapolri Bentuk Satgas Pengamanan Imlek

Namun, Idham tidak menjelaskan secara rinci mengenai tugas masing-masing satgas.

Idham menuturkan bahwa Polri bekerja sama dengan TNI dalam melaksanakan satgas tersebut.

TNI, kata Idham, juga mendukung penuh kinerja Polri dalam pengamanan pilkada hingga program pemerintah lainnya.

"Prinsipnya Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak nantinya, PON XX di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah," katanya.

Rapim pada tahun ini bertajuk ”Dilandasi Profesionalitas, Soliditas, dan Sinergisitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2020 serta Mengawal Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju”.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuka rapat tersebut.

Baca juga: Polri di 100 Hari Jokowi-Maruf: Isu Kekerasan hingga Ungkap Kasus Novel

Hadi mengatakan bahwa rapim tersebut diselenggarakan rangka persiapan pengamanan pilkada serentak dan PON 2020 di Papua.

"Melalui forum rapim TNI-Polri, analogi memanfaatkan profesionalitas, soliditas, dan sinergisitas TNI-Polri sebagai kekuatan mendasar dalam menjaga keutuhan NKRI, terutama tugas ke depan dalam rangka mengamankan pilkada serentak dan PON 20 tahun 2020 di Papua," kata Hadi.

Acara tersebut turut dihadiri pejabat utama TNI dan Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com